Membaca Ulang Arah Batam: Dari Kota Ekspansi ke Kota Keberlanjutan
Oleh: Chablullah Wibisono
WR I Universitas Batam | Waketum MUI Kepri | Ketua FKUB Kota Batam
Batam adalah salah satu kota yang tumbuh paling cepat di Indonesia. Ia menjadi simbol keberhasilan pembangunan berbasis industri, perdagangan, dan jasa di kawasan perbatasan. Selama puluhan tahun, Batam diasosiasikan dengan ekspansi ekonomi, kawasan manufaktur, arus investasi asing, dan pertumbuhan infrastruktur yang masif. Namun, di balik laju pertumbuhan yang impresif itu, kini muncul pertanyaan yang tidak bisa lagi ditunda: ke mana sebenarnya arah pembangunan Batam sedang bergerak?
Gejala tekanan lingkungan yang muncul belakangan ini bukan lagi sekadar gangguan teknis. Banjir yang semakin sering terjadi, pencemaran laut yang kian meluas, hilangnya kawasan resapan air, serta menyusutnya ruang hijau menunjukkan bahwa ekosistem kota sedang berada dalam kondisi yang jauh dari sehat. Alam seolah memberi sinyal bahwa daya dukungnya tidak lagi sebanding dengan kecepatan pembangunan yang berlangsung.
Ketika hujan turun, air tidak lagi memiliki ruang untuk meresap. Ia mengalir ke jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah warga, menenggelamkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Drainase yang sempit dan dangkal tidak mampu lagi menahan limpahan air. Bukit-bukit yang dahulu menjadi penyangga alam perlahan menghilang. Danau-danau yang berfungsi sebagai penampung air hujan berubah menjadi kawasan terbangun. Kota kehilangan penyangga alaminya sedikit demi sedikit.
Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan fisik. Ia menjalar ke kehidupan sosial masyarakat. Warga kecil menjadi kelompok paling rentan. Penghasilan terganggu, biaya hidup meningkat, rasa aman menurun, dan ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian. Inilah bukti bahwa kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan melemahnya ketahanan sosial.
Masalah ini tentu tidak bisa terus-menerus diletakkan sebagai semata-mata akibat faktor alam. Arah kebijakan pembangunan, lemahnya pengendalian tata ruang, longgarnya pengawasan terhadap kegiatan industri, serta rendahnya kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan adalah rangkaian penyebab yang saling terkait. Ketika pembangunan hanya dikejar dalam ukuran kuantitas, maka kualitas hidup sering kali menjadi korban pertama.
Ironisnya, Batam bukanlah kota yang miskin pilihan. Secara geografis, ia adalah kota kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar. Laut bukan hanya pembatas wilayah, tetapi ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang peradaban. Namun selama ini, orientasi pembangunan masih sangat berat ke daratan dan industri manufaktur, sementara laut lebih sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan fondasi utama.
Akibatnya, masyarakat pesisir berada dalam posisi yang semakin terdesak. Wilayah tangkap nelayan menyempit, kualitas perairan menurun, dan hasil laut tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi distribusi manfaatnya menjadi timpang. Kota tumbuh, tetapi tidak semuanya ikut tumbuh bersama.
Dalam situasi seperti inilah, gagasan Blue Economy seharusnya mendapat tempat yang lebih serius. Blue Economy bukan sekadar konsep ekonomi kelautan, melainkan sebuah pendekatan pembangunan yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti kebijakan. Ia mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem dan penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Perikanan berkelanjutan, wisata bahari berbasis konservasi, industri pengolahan hasil laut bernilai tambah, serta energi terbarukan kelautan adalah contoh arah pembangunan yang tidak harus berhadapan dengan alam. Sebaliknya, ia justru bertumbuh bersama alam. Inilah model pembangunan masa depan yang tidak merampas, tetapi merawat.
Namun perubahan arah tidak akan lahir dengan sendirinya. Ia membutuhkan keberanian politik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi penggerak investasi, tetapi juga penjamin keselamatan ekologis dan sosial. Penataan ruang harus ditegakkan tanpa kompromi. Pengawasan industri harus diperketat. Hukum lingkungan harus berdiri tegak, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai instrumen keadilan bagi ruang hidup masyarakat.
Pada saat yang sama, partisipasi publik menjadi fondasi utama. Warga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Mereka harus menjadi subjek yang ikut mengawasi, mengingatkan, dan menentukan arah kebijakan. Pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin lahir dari kolaborasi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat.
Batam hari ini sedang berada dalam fase transisi yang sangat menentukan. Ia bisa terus melaju sebagai kota ekspansi dengan segala risikonya. Atau ia bisa bertransformasi menjadi kota keberlanjutan kota yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan lingkungan, dan keadilan sosial.
Pilihan itu tidak hanya akan menentukan wajah Batam hari ini, tetapi juga nasib generasi mendatang. Apakah mereka akan mewarisi kota yang tangguh dan layak huni, atau kota yang besar tetapi rapuh oleh krisis ekologis yang tak kunjung selesai.
Sebab pada akhirnya, kemajuan sejati tidak diukur dari seberapa cepat sebuah kota tumbuh, tetapi dari seberapa mampu ia menjaga alamnya, melindungi rakyatnya, dan mengarahkan pembangunan untuk keberlangsungan hidup bersama.
