Kabar tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran pemerintah daerah dan para kepala desa di gedung DPRD Lombok Timur. Pertemuan ini digelar untuk menjawab keluhan perangkat desa mengenai keterlambatan penerimaan hak mereka.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juani Taofik, menuturkan bahwa pimpinan daerah telah memerintahkan percepatan seluruh proses administrasi. Organisasi perangkat daerah terkait langsung dikerahkan untuk menuntaskan tahapan pencairan.
Ia memastikan pembayaran dilakukan secara utuh tanpa pengurangan nilai. Bahkan, dana yang disalurkan direncanakan mencakup lebih dari satu bulan pembayaran agar kondisi keuangan perangkat desa kembali stabil.
Tak hanya soal gaji, pemerintah daerah juga mengkaji penyesuaian regulasi yang menyangkut masa akhir jabatan perangkat desa. Langkah ini dimaksudkan agar aparatur yang berhenti tetap memperoleh hak finansialnya sesuai aturan.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menyatakan hasil dialog membawa kelegaan bagi para kepala desa. Ia menilai pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi dari desa.
Menurutnya, kepastian pembayaran sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang sempat berkembang, termasuk isu adanya pemotongan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) juga menjadi pembahasan. Pemerintah dan perwakilan desa sepakat menyiapkan skema pendanaan agar tahapan Pilkades mendatang tetap terlaksana.
Dengan adanya kesepahaman antara kedua pihak, situasi yang sebelumnya memanas berangsur kondusif. Rencana aksi yang sempat diwacanakan para kepala desa pun dibatalkan setelah ada jaminan resmi dari pemerintah.
Pemerintah daerah berharap pencairan siltap ini dapat menjaga kelancaran roda pemerintahan desa sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Lombok Timur.(win)
