26 Hari Pemeriksaan BPK di Humbahas Berakhir, Bupati Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

Doloksanggul – detikperistiwa.co.id

Pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan resmi berakhir setelah 26 hari. Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan Exit Meeting berlangsung di Ruang Rapat Setdakab, Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (16/3/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Oloan Paniaran Nababan serta Ketua Tim Pemeriksa BPK, Bardan Dalimunte. Hadir pula anggota tim pemeriksa Panca Fransiscus Simanullang, Yarsi Parini, dan Shinta Cristin Natalia Tambunan. Turut hadir Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, para staf ahli, asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan.

Dalam sambutannya, Bupati Oloan mengapresiasi pendampingan tim BPK selama pemeriksaan berlangsung. Ia menekankan bahwa setiap masukan, catatan, dan rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Setiap temuan BPK menjadi perhatian serius kami. OPD diharapkan segera menindaklanjuti dan memperkuat tertib administrasi serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK, Bardan Dalimunte, menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dari Pemkab Humbang Hasundutan. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan interim ini menjadi dasar untuk strategi pemeriksaan selanjutnya, termasuk fokus pada area yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan pengujian lebih mendalam.

“Beberapa catatan penting juga disampaikan dalam exit meeting ini dan akan menjadi perhatian utama pada tahap pemeriksaan berikutnya,” kata Bardan.

Bupati Oloan menambahkan, sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemkab Humbang Hasundutan dan BPK akan terus dijaga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

(DP/L.Tamp)

Hayo mau copy paste ya?