Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Rencana penambahan empat Batalyon Teritorial di Aceh oleh Pangdam Iskandar Muda mendapat penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan yang disampaikan oleh seorang dekan fakultas pertanian di Universitas Malikussaleh terhadap keterlibatan militer dalam urusan ketahanan pangan dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi dan pengabaian terhadap luka sejarah rakyat Aceh.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), Arizal Mahdi, menyatakan bahwa pernyataan akademisi tersebut telah menyulut kemarahan sebagian besar rakyat Aceh yang selama ini berharap ruang sipil tetap dijaga dari intervensi militeristik.
“Ketika suara kampus yang seharusnya mewakili nurani, nalar kritis, dan keberpihakan kepada rakyat justru menjadi alat legitimasi militerisasi, maka kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi turut tercoreng,” tegas Arizal dalam pernyataannya, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, ketahanan pangan bukan urusan senjata atau barak, tetapi soal pemberdayaan petani, pengembangan inovasi agrikultur, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. “Aceh memiliki ribuan sarjana pertanian, kelompok tani, dan institusi riset. Justru ketika militer ditarik ke ranah ini, yang dipinggirkan adalah rakyat sendiri,” ujarnya.
Penolakan terhadap kebijakan ini semakin kuat karena menyentuh memori kolektif rakyat Aceh yang pernah mengalami kekerasan sistematis dalam tiga dekade konflik bersenjata. Bagi banyak keluarga Aceh, kehadiran militer di ranah sipil bukan solusi, tetapi trauma yang belum sembuh.
“Selama 30 tahun rakyat Aceh hidup dalam ketakutan, dan 20 tahun damai belum cukup untuk menghapus air mata para korban. Hari ini, akademisi yang mestinya menjadi penjaga akal sehat justru menyepelekan luka itu. Ini sangat menyakitkan,” ucap Arizal.
Ia mengungkapkan bahwa penolakan terhadap militerisasi bukan hanya datang dari aktivis atau kelompok sipil, tetapi juga dari para penyintas konflik, keluarga korban, petani, mahasiswa dan tokoh masyarakat yang merasa dikhianati oleh elite kampus yang tak lagi berpihak pada rakyat.
Dalam momentum peringatan 17 tahun Kesepakatan Damai Helsinki (15 Agustus 2005–2022), sejumlah generasi muda di Banda Aceh menginisiasi Letter of Hope, sebuah proyek yang mengangkat kembali suara para korban konflik. Salah satu surat yang dibacakan dalam acara itu mengungkap pengalaman getir seorang perempuan Aceh:
“Saya diseret-seret, dibentak, dipukul pakai senjata, bahkan saya dilecehkan di depan anak saya. Sangat pilu yang saya rasakan di masa konflik akibat perbuatan aparat.”
Surat itu hanyalah satu dari sekian banyak suara sunyi yang selama ini dipendam dalam diam, kini bangkit kembali mengingatkan bangsa ini agar tidak mengulang kesalahan.
“Ketika akademisi mengabaikan sejarah kelam bangsanya sendiri, maka yang mati bukan hanya etika, tapi juga hati nurani,” tegas Arizal.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas menegaskan bahwa dukungan terhadap pelibatan militer dalam program sipil, apalagi dalam urusan pangan, adalah bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.
“Aceh tak butuh senjata untuk menanam padi. Yang kami butuhkan adalah petani yang merdeka, lahan yang subur, teknologi yang adil, dan pemimpin yang waras,” pungkas Arizal.
Detik Peristiwa
