[28/6, 20.05 2025] Polri terus mendapat sorotan tajam publik karena dinilai lambat dalam merespons laporan masyarakat. Terbaru, seperti kejadian pilu yang dialami masyarakat di Bekasi.
Seorang istri berinisial D, 26 tahun, memilih mengadu ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) karena frustrasi lantaran polisi tidak menindaklanjuti aduannya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menurutnya, kejadian ini menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran Polri di lapangan.
Bendahara Umum NasDem ini meminta Polri untuk belajar dari Damkar. Menurutnya Damkar tidak pernah mengeluh dan selalu responsif dalam menerima aduan masyarakat.
“Kita harus jujur melihat realitasnya. Ketika dibutuhkan, Damkar hadir dengan cepat, tanggap, dan empatik. Ini pelajaran penting. Polri harus dengan rendah hati mengamati dan mencontoh hal-hal baik yang dilakukan teman-teman Damkar, khususnya dalam hal respons cepat, humanisme, dan keandalan dalam pelayanan publik,” kata Sahroni.
Lanjut_
Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ini menyoroti persoalan krusial yang sejak lama menjadi perhatian masyarakat: responsivitas dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Kejadian di Bekasi, di mana seorang warga sampai harus mengadu ke petugas Damkar karena merasa laporan ke polisi tidak ditindaklanjuti, adalah simbol kegagalan sistemik dalam pelayanan publik oleh institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Beberapa poin penting dari pernyataan Sahroni:
- Prihatin tapi realistis – Sahroni tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi dengan meminta Polri belajar dari Damkar yang selama ini dikenal cepat tanggap, tidak birokratis, dan menunjukkan empati dalam tugas.
- Alarm serius – Ini bukan sekadar insiden kecil. Jika dibiarkan, akan semakin memperparah krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
- Ajakan untuk rendah hati dan mau belajar – Sahroni menekankan pentingnya Polri membuka diri terhadap pembelajaran dari institusi lain. Ini menunjukkan perlunya cultural shift dalam tubuh Polri, dari sikap arogan menjadi pelayan publik sejati.
Tanggapan dan Implikasi:
Polri perlu segera berbenah, terutama di level pelayanan langsung kepada masyarakat. Penundaan atau pengabaian laporan publik bukan hanya masalah disiplin, tapi juga menyangkut nyawa, keselamatan, dan keadilan.
Perlu pembenahan sistem pelaporan dan pengawasan internal, agar tidak ada lagi alasan “laporan belum masuk”, “masih diproses”, atau “tidak cukup bukti” tanpa transparansi.
Penguatan fungsi Propam (Profesi dan Pengamanan) dan pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Kompolnas bisa jadi salah satu cara mendorong reformasi nyata.
Damkar menjadi contoh teladan – Meski tidak sepopuler Polri atau TNI, petugas Damkar menunjukkan bahwa profesionalisme dan empati dapat menciptakan kepercayaan publik yang tinggi.
Kesimpulan: Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar bagi Polri. Jika institusi yang seharusnya menjadi pelindung justru dihindari masyarakat karena dianggap tidak responsif, maka legitimasi moral dan sosial Polri akan semakin tergerus. Sudah saatnya Polri membangun kembali kepercayaan, dengan merombak budaya birokratis menjadi budaya servant leadership—melayani dengan cepat, empatik, dan profesional.
