Setahun Pemerintahan Prabowo- Gibran, Kapolda Sulsel Pastikan Kamtibmas Aman di Sulawesi Selatan

Makassar, detikperistiwa.co.id— Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Rusdi Hartono memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sulsel tetap kondusif, meski sebelumnya sempat diwarnai sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus lalu.

Hal itu disampaikan Rusdi saat konferensi pers di Lobi Lontang Adduppangeng Bharadaksa Mapolda Sulsel, Kamis (23/10/2025).

“Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menginformasikan bahwa situasi di Sulawesi Selatan secara umum tetap aman dan kondusif. Ini berkat kerja sama semua pihak, baik aparat pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat,” ujar Irjen Rusdi.

Rusdi mengungkapkan, dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pihaknya mencatat sebanyak 35 rencana aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Sulsel pada 20 Oktober 2025.

Namun, dari jumlah itu hanya 17 aksi yang benar-benar terlaksana, sementara 18 aksi lainnya dibatalkan oleh pihak penyelenggara.

“Dari 17 aksi yang berlangsung, hanya tiga yang mengangkat isu nasional terkait satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Sisanya 14 aksi membahas isu-isu lokal,” jelas Rusdi.

Dikatakan Rusdi, Pada 21 Oktober, Polda Sulsel mencatat 14 rencana aksi, namun hanya 7 unjuk rasa yang terlaksana, dan seluruhnya terkait isu lokal. Sementara pada 22 Oktober, dari 10 aksi yang direncanakan, hanya lima yang berlangsung dengan tertib.

“Kami memahami bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Tugas kami adalah memastikan agar kegiatan demokrasi itu berjalan dengan baik tanpa mengganggu keamanan publik,” kata Rusdi.

Selain itu, Kapolda Sulsel juga memaparkan perkembangan penanganan kasus kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah pada 29–30 Agustus 2025.

Kerusuhan itu melibatkan aksi perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas publik, di antaranya Kantor DPRD Kota Makassar, Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Kantor DPRD Palopo, serta Kejaksaan Tinggi Sulsel. Selain itu, satu pengemudi ojek online juga tewas akibat pengeroyokan massa.

“Kami telah mengamankan 61 orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 13 di antaranya merupakan anak di bawah umur,” ungkap Rusdi.

Ia menegaskan, seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebanyak 13 anak yang terlibat kini telah menjalani diversi dan dikembalikan kepada orang tua mereka, sementara 48 orang dewasa masih menjalani proses hukum.

“Penegakan hukum akan kami tuntaskan agar seluruh pihak yang bertanggung jawab mendapatkan kepastian hukum,” tegas Rusdi.

Kapolda Rusdi juga menyampaikan, situasi keamanan yang kondusif merupakan hasil kerja sama erat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kita patut bersyukur, dengan situasi aman dan tertib ini, aktivitas masyarakat dan roda ekonomi dapat kembali berjalan normal. Tentu ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan warga Sulsel,” ujar Rusdi.

Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga suasana damai yang telah tercipta.

“Kami dari aparat kepolisian akan terus bekerja bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai, dan tertib,” Pungkas Irjen Rusdi Hartono.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono menambahkan, sejumlah kasus turunan dari kerusuhan tersebut juga tengah ditangani, termasuk tindak pidana penghasutan, pembakaran, serta pencurian dan pembobolan – Pasal 362 dan 363 KUHP.

“Ada juga kasus pembobolan ATM BPD di Kantor DPRD, pencurian genset, serta beberapa anak yang berhadapan dengan hukum,” jelas Setiadi.

Menurutnya, satu tersangka provokator utama masih dalam pengejaran oleh Polrestabes Makassar. Polisi juga berkoordinasi dengan beberapa polda lain karena diduga ada jejaring lintas daerah yang terafiliasi dengan kelompok penghasut dari Jawa Tengah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa polda. Dari hasil penyelidikan, ada keterkaitan dengan kelompok bernama Black Box yang beraksi di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Timur. Namun, untuk Sulawesi Selatan sejauh ini tidak ditemukan keterlibatan langsung,” terang Setiadi.

Setiadi menyebut, hingga kini penyidik telah menyusun 87 berkas perkara terkait peristiwa tersebut. Sebagian berkas sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan, dan pekan ini dijadwalkan untuk dilimpahkan.

“Beberapa berkas perkara sudah P21 dan minggu minggu ini akan kami limpahkan ke kejaksaan. Sisanya masih menunggu hasil diversi bagi tersangka anak,” ujar Setiadi.

Niar Ch