Semarang – detikperistiwa.co.id
Selama puluhan tahun, mimbar adalah tempat untuk mencerahkan jiwa. Kini, ia menjadi medan baru untuk menyelamatkan kesehatan fisik.
Di tengah upaya keras pemerintah memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)—target krusial RPJMN 2025–2030—Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Muhaimin Iskandar, menempuh langkah yang cerdik sekaligus strategis merekrut kyai, ustadz, dan tokoh agama sebagai Agen Perubahan.
Sebanyak 50 Penyuluh Agama resmi diresmikan sebagai bagian dari Gerakan Rekan Terdepan Jaminan Kesehatan Nasional (Garda-JKN). Bersama kader kesehatan dan pendamping PKH, mereka telah melalui Training of Trainer (ToT) selama dua hari, dibekali pengetahuan komprehensif mencakup seluk-beluk BPJS , Teknik Komunikasi dan manfaat jaminan sosial.
Ini adalah strategi yang berakar pada sosiologi desa maupun transisi kota. Di tengah minimnya literasi finansial dan kesehatan, figur yang paling dipercaya masyarakat bukanlah petugas birokrasi, melainkan Penyuluh Agama. Mereka adalah influencer sejati, sanggup menembus skeptisisme dan misinformasi.
“Kami siap menjadi bagian dari Garda-JKN dalam rangka mensosialisasikan tentang apa dan bagaimana BPJS,” kata Sutaat, S.HI., SE., M.Si, seorang Penyuluh Agama dari Banyumanik, yang dulu perna mengajar di Politeknik Balekambang Jepara dan Universitas Widya Husada semarang, kini mengenakan jaket Garda-JKN, simbol tugas barunya.
Kesiapan itu datang setelah memahami bahwa perlindungan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan serta kesejahteraan umat.
Ini adalah mandat. Lima puluh Penyuluh Agama kini berada di garis depan, dihadapkan pada tugas berat: menerjemahkan polis asuransi yang rumit menjadi bahasa yang dapat diterima oleh jemaah. Mereka bukan sekadar juru bicara, mereka adalah penerjemah kepercayaan.
Sukses tidaknya perluasan JKN dan peningkatan literasi masyarakat kini sangat bergantung pada sejauh mana pesan kesehatan ini dapat diterima dari mimbar ke hati umat.
Acara puncaknya di Ponpes Al Itqon pada 29 Oktober menegaskan hal itu. Sambil menandatangani MOU dengan SMK berbasis pesantren, Cak Imin menempatkan lembaga agama sebagai kunci bagi Pemberdayaan Sosial, sebuah paradigma baru yang ia usung untuk menggeser fokus dari Bantuan Sosial yang pasif menjadi produktif.
“Pesantren disamping sebagai lembaga pendidikan sekaligus juga sebagai pusat laboratorium dari upaya membantu perkembangan masyarakat, berbekal ilmu yang ada para alumni pesantren diharapkan menjadi agen pembangunan ekonomi, menjadi agen pembangunan social dan menjadi agen upaya transformasi bangsa,” tegas Muhaimin.
Acara yang bertajuk Pesantren Inklusif Berdaya – kick off Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren yang terpusat di Ponpes Al Itqon Bugen Kecamatan Pedurungan Semarang dihadiri oleh sekitar 400an tamu undangan, para pejabat eselon 1 dan 2 baik dari Pusat dan daerah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan,PNM,Baznas, Kementerian agama, vendor dari swasta, ormas serta perwakilan ponpes di wilayah Kendal, Kota dan Kabupatten Semarang serta Mranggen.
————
Pram
