Makassar,detikperistiwa.co.id – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan kesiapan jajarannya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sulsel menjelang akhir tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Djuhandhani saat apel tanggap darurat bencana yang digelar di halaman Mapolda Sulsel, Rabu (05/11/2025).
Menurutnya, memasuki November hingga Februari mendatang, wilayah Sulsel diprediksi akan menghadapi intensitas hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan analisis intelijen dan data historis, Polda Sulsel telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.
“Kita harus berada di garis terdepan dalam memberikan perlindungan, pertolongan, dan pengamanan kepada masyarakat. TNI-Polri dan seluruh unsur pemerintah wajib hadir. Kalau tidak dilaksanakan, kita bisa dibilang berdosa karena meninggalkan masyarakat,” tegasnya.
Djuhandhani menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrem.
Ia menekankan pentingnya upaya ikhtiar manusia melalui kesiapan dan pelatihan lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat.
“Kita tidak tahu pasti bagaimana cuaca nanti, tapi tidak ada salahnya kita menyiapkan diri. Salah satu bentuk ikhtiar adalah memastikan kesiapan personel dan peralatan,” katanya.
Kapolda menjelaskan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana. Setiap instansi, lanjutnya, memiliki kemampuan berbeda yang perlu dipadukan agar penanganan berjalan efektif.
“Polri punya kemampuan sendiri, begitu juga TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Basarnas. Semua kemampuan itu harus disinergikan agar bisa saling mengisi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Saat ini, Polda Sulsel menyiapkan sedikitnya 454 personel yang terdiri dari 144 personel Polri, 120 personel TNI, dan 190 personel dari instansi terkait.
Selain itu, disiapkan pula pasukan cadangan yang siap digerakkan bila situasi mengharuskan penguatan di daerah tertentu.
“Jika ada daerah yang lebih krusial, seperti di Palopo misalnya, kita bisa lakukan penggeseran pasukan dengan koordinasi bersama Pangdam, BPBD, dan Basarnas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kekuatan pemerintah daerah, TNI-Polri, serta lembaga penanggulangan bencana sudah siap menghadapi segala kemungkinan.
“Yang jelas, negara selalu hadir. Negara tidak boleh absen dari setiap permasalahan masyarakat,” pungkasnya.
Niar Ch
