Aceh Utara – detikperistiwa.co.id
Aroma politik kian terasa di Gampong Merbo Puntong, Kecamatan Seunudon menjelang pemilihan keuchik (kepala desa). Pembagian zakat yang seharusnya menjadi simbol keadilan sosial dan solidaritas umat kini disebut-sebut sudah terbungkus kepentingan politik Pilkades.
Beberapa warga mengaku tidak mendapat bagian zakat, termasuk salah satu calon keuchik, hanya karena dianggap tidak lagi berdomisili di gampong tersebut.
Keputusan itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat—apakah ini murni soal administrasi, atau justru bagian dari strategi politik menjelang pemilihan?
“Alasan tidak tinggal di desa itu hanya dijadikan dalih. Padahal selama ini mereka tetap warga Gampong Merbo Puntong dan aktif dalam kegiatan sosial,” ujar salah seorang warga yang menilai pembagian zakat tahun ini tidak adil.
Sumber lain menyebut, penentuan penerima zakat tampak tidak transparan. Beberapa warga yang dinilai “berseberangan” secara politik juga dikabarkan tidak masuk daftar penerima.
“Seharusnya zakat dibagi berdasarkan hak, bukan berdasarkan pilihan politik,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Dirinya juga menilai, zakat tidak seharusnya dijadikan alat pengaruh menjelang Pilkades. Mereka menuntut agar panitia zakat dan perangkat desa bersikap netral dan profesional dalam menyalurkan dana umat.
Praktik semacam ini berbahaya karena mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan di tingkat lokal.
“Zakat adalah hak umat, bukan instrumen politik. Jika distribusinya diwarnai kepentingan Pilkades, maka bukan hanya keadilan sosial yang tercoreng, tapi juga moralitas kepemimpinan desa,” ujarnya.
Warga berharap agar lembaga terkait segera turun tangan menelusuri kasus ini secara transparan. Nilai zakat mestinya menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan di tengah masyarakat Gampong Merbo Puntong.
Hingga berita ini Tayang, Tgk Rizal, Tgk Imum Merbo Puntong Belum memberikan pernyataan Wartawan atas Konfirmasi.
(Yus)
