Bogor,detikperistiwa.co.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya transformasi Polri agar semakin responsif, adaptif, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).
Sigit menyebut Apel Kasatwil menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk memperkuat kembali doktrin Tribrata dan Catur Prasetya, sekaligus mengkonsolidasikan langkah perbaikan institusi.
“Apel Kasatwil ini menjadi semangat Polri untuk konsolidasi dan mewujudkan institusi yang responsif, adaptif, dan sesuai harapan masyarakat,” ujar Sigit.
Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”. Seluruh Kapolda dan Kapolres diwajibkan bermalam di tenda selama tiga hari di kompleks latihan Brimob sebagai simbol penguatan soliditas dan kebersamaan.
Sigit menegaskan, penguatan internal diperlukan agar Polri mampu menjalankan fungsi utama secara optimal, mulai dari harkamtibmas, penegakan hukum, hingga perlindungan dan pelayanan masyarakat.
“Ini kesempatan melakukan preview dan penanaman ulang doktrin dasar kita, serta mengingatkan kembali hakikat tugas Polri dalam menjalankan fungsi sebagai alat negara,” kata Sigit.
Dalam arahannya, Kapolri juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kerja-kerja kepolisian sepanjang tahun. Selain itu, Polri disebut tengah menindaklanjuti berbagai rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
“Semangat Polri merespons komisi reformasi ini juga bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan,” ujar Sigit.
Tahun ini, Apel Kasatwil turut menghadirkan pembicara dari Kepolisian Hongkong. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya Polri mempelajari model penanganan demonstrasi yang lebih modern dan humanis.
Sigit menegaskan Polri berkomitmen mengubah paradigma dalam mengelola aksi massa, dari pendekatan ‘menjaga’ menjadi ‘melayani’. Namun ia menekankan bahwa Polri tetap memiliki strategi menghadapi potensi rusuh massa.
“Di satu sisi kita menjamin kebebasan berpendapat. Namun bila tidak dikendalikan, potensi kerusuhan bisa mengganggu stabilitas, fasilitas publik, dan sektor ekonomi,” jelas Sigit.
Dalam kesempatan yang sama, Polri resmi meluncurkan seragam Pamapta, yang merepresentasikan komitmen peningkatan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat. Dukungan layanan digital 110 disebut akan dioptimalkan.
“Saat ada pengaduan, Polri harus segera turun. Kami juga memperkenalkan beberapa model paket layanan kepolisian agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan,” tutup Sigit.
