Sanggahan Resmi atas Pemberitaan Kerusakan Jembatan Krueng Peudada: Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas Minta Media Tidak Memelintir Fakta

Bireuen – detikperistiwa.co.id

Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas meluruskan pemberitaan mengenai kondisi Jembatan Krueng Peudada yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi memprovokasi publik.

Pemerintah menegaskan bahwa kerusakan pada sambungan lantai jembatan merupakan kerusakan minor non-struktural dan tengah diperbaiki sebagai bagian dari masa pemeliharaan atau retensi. Perbaikan ini adalah kewajiban kontraktor dan tidak memerlukan anggaran tambahan. Menggiring opini publik bahwa kerusakan tersebut menandakan mutu pembangunan yang buruk dianggap sebagai upaya membingkai informasi tanpa dasar teknis.

Hingga kini BPJN Aceh selaku penanggung jawab teknis belum mengeluarkan pernyataan resmi. Karena itu, pemberitaan yang memuat asumsi dan kesimpulan sepihak dinilai tidak memenuhi prinsip jurnalistik yang mengharuskan verifikasi dan keseimbangan informasi.

Pemerintah Kabupaten Bireuen juga menegaskan bahwa proyek ini adalah proyek pusat di bawah Kementerian PUPR. Proses tender, pengawasan, dan supervisi tidak berada dalam kewenangan Bupati Bireuen. Mengaitkan kerusakan minor dengan upaya menyerang Bupati dinilai sebagai narasi yang tidak sesuai fakta.

Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, turut memberikan pernyataan tegas mengenai pemberitaan tersebut. Ia meminta semua media menjaga profesionalisme dan tidak memanaskan suasana dengan narasi yang tidak akurat.

“Apa pun pemberitaan tentang jembatan itu jangan dipelintir menjadi serangan politik. Kerusakan minor sedang diperbaiki, dan itu hal wajar dalam masa pemeliharaan. Memberitakannya seolah-olah kegagalan besar adalah tindakan yang tidak profesional,” ujar Arizal Mahdi.

Ia menambahkan bahwa Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas akan terus mengawal perbaikan di lapangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak dirugikan oleh pemberitaan yang berlebihan.

“Kami berdiri untuk rakyat. Bila ada pihak yang mencoba memanfaatkan isu teknis sebagai senjata politik, kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bireuen tetap menjalin koordinasi dengan BPJN Aceh untuk memastikan proses perbaikan berjalan cepat dan arus lalu lintas kembali normal tanpa kendala.