Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas Minta Pertamina Tinjau Ulang Sistem Barcode BBM Subsidi
Bireuen, Aceh — Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penggunaan barcode atau QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi. Ia menilai sistem yang saat ini diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Arizal, digitalisasi dalam penyaluran subsidi merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak dapat hanya bertumpu pada teknologi ketika sebagian warga masih menghadapi keterbatasan perangkat, pengetahuan digital, dan kualitas jaringan internet. Kondisi ini, ujarnya, telah memunculkan keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan mengakses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Arizal menjelaskan bahwa di beberapa wilayah pedesaan, warga harus berulang kali gagal memindai barcode karena sinyal internet tidak stabil. Banyak pula pengguna yang tidak memiliki ponsel memadai untuk mengakses aplikasi MyPertamina. Situasi ini, menurutnya, berpotensi mengurangi akses warga terhadap BBM bersubsidi yang mereka butuhkan untuk bekerja, mengangkut hasil panen, atau menjalankan usaha kecil.
Untuk menghindari hambatan tersebut, Arizal mengusulkan tiga skema alternatif yang dinilai lebih inklusif. Pertama, penerapan Kartu BBM Subsidi berbasis data registrasi kendaraan yang dapat digunakan di seluruh SPBU tanpa ketergantungan pada koneksi internet. Kedua, penggunaan stiker QR permanen yang ditempel pada kendaraan setelah proses verifikasi awal, sehingga masyarakat tidak perlu membuka aplikasi setiap kali mengisi BBM. Ketiga, integrasi data STNK dengan sistem nasional agar petugas SPBU dapat melakukan verifikasi langsung melalui basis data resmi.
Arizal menilai ketiga mekanisme itu lebih sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang heterogen, sekaligus tetap menjaga akurasi penyaluran subsidi. Ia menekankan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis yang sebenarnya dapat disederhanakan.
Ia juga mendorong Pertamina dan pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk relawan yang selama ini banyak menerima keluhan dari warga. Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, kata Arizal, siap menyampaikan data lapangan dan masukan teknis untuk mendukung perbaikan kebijakan.
Arizal menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa BBM bersubsidi adalah kebutuhan vital rakyat kecil. Oleh karena itu, setiap mekanisme yang diterapkan harus memastikan kemudahan akses, bukan menambah beban baru.
Detik peristiwa
———-‐——————————‐—————
BIREUEN, ACEH — The Chairman of Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, has issued a firm recommendation for Pertamina to adopt a more effective and accessible fuel distribution system to replace the current barcode mechanism, which has faced widespread criticism for being impractical during emergencies and peak congestion.
Arizal Mahdi stressed that fuel distribution must prioritise public convenience, operational efficiency, and rapid access, especially in disaster-affected regions across Aceh. He noted that the existing barcode system often fails when internet connectivity is weak, causing delays and long queues at fuel stations.
He proposed that Pertamina introduce a national digital identity–based verification system (NIK-based) or a smart card mechanism that does not rely on unstable network connections. According to him, this approach would enable a smoother, faster, and more transparent fuel distribution process, particularly for remote and disaster-prone communities.
According to Arizal Mahdi, communities should not be burdened by technical failures when emergency access to fuel is urgently needed. He urged Pertamina and the government to prioritise reliability, accessibility, and humanitarian considerations.
He also emphasised the need for offline functionality so that verification can still take place even without an internet connection. This feature, he explained, would prevent overcrowding and eliminate the confusion that currently affects the public.
Arizal Mahdi encouraged Pertamina to collaborate with local stakeholders, community organisations, and regional authorities to assess the weaknesses of the current barcode system and develop a replacement that truly reflects the realities in the field.
He concluded that fuel distribution is a matter of public welfare and dignity, and therefore must be managed with efficiency, accountability, and empathy.
Detik Peristiwa
