Benar Meriah | detikperistiwa.co.id
Keputusan pemerintah pusat menutup pintu terhadap bantuan internasional dalam penanganan banjir dan longsor besar yang melanda Sumatra memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Langkah ini dinilai tidak hanya memperlambat proses pemulihan, tetapi juga meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang semakin melebar.
Di Aceh, tujuh bupati menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menangani dampak bencana yang merusak desa-desa, menghancurkan rumah warga, dan memutus akses vital masyarakat. Banyak wilayah masih terisolasi akibat rusaknya jembatan dan tertimbunnya jalan-jalan utama.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menyebut sikap pemerintah sebagai tanda ketidaksiapan mengakui besarnya skala bencana. Menurutnya, penanganan pascabencana membutuhkan sumber daya yang luas, waktu yang cepat, dan koordinasi yang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan internal. Ia memperingatkan bahwa ribuan penyintas kini menghadapi ancaman kesehatan serius, termasuk infeksi air kotor, penyakit kulit, diare, hingga gangguan pernapasan. Pasien yang membutuhkan obat berkelanjutan seperti penderita diabetes, TBC, hipertensi, dan HIV juga terancam putus akses layanan.
Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris BRR Aceh–Nias, Teuku Kamaruzzaman, memperkirakan bahwa rekonstruksi tanpa dukungan internasional dapat berlangsung dua hingga tiga dekade. Ia menegaskan bahwa bencana kali ini tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menghancurkan fondasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, minimnya sense of crisis berpotensi membuat wilayah terdampak semakin tertinggal.
Di lapangan, suara warga menggambarkan kondisi yang jauh dari kata pulih. Seorang perempuan dari Aceh Tamiang yang kehilangan seluruh rumahnya mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki tempat untuk kembali. Ia bertanya dengan suara bergetar, “Apa langkah pemerintah bagi rakyat seperti kami?”
Dalam perkembangan nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menangani bencana ini tanpa campur tangan luar negeri. Menurutnya, bangsa harus menunjukkan bahwa Indonesia kuat dan mampu menyelesaikan persoalan dengan “kekuatan sendiri.”
Namun banyak analis menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan situasi nyata di lapangan. Para pakar menekankan bahwa ketahanan nasional tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat yang membutuhkan pertolongan cepat.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (Volunteers Caring for the People Without Borders), Arizal Mahdi, memberikan kritik lebih tajam. Ia menyebut penolakan bantuan internasional sebagai sikap yang terlalu percaya diri dan tidak berpihak pada penderitaan masyarakat. Menurutnya, ini bukan soal harga diri negara, tetapi soal menyelamatkan nyawa manusia. Ia menegaskan bahwa ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup, menutup pintu terhadap dukungan global adalah tindakan yang hanya memperpanjang penderitaan.
Dengan kondisi cuaca yang belum stabil dan banyaknya infrastruktur yang rusak parah, para pengamat memperingatkan bahwa pemulihan Sumatra akan berjalan sangat lambat jika pemerintah tidak segera membuka diri terhadap kerja sama global yang lebih luas.
By Arizal M/red
