Aceh Tengah | detikperistiwa.co.id
Sedikitnya 410 ribu jiwa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah berada dalam kondisi terancam kelaparan pasca bencana banjir bandang yang merusak infrastruktur vital di wilayah dataran tinggi Gayo.
Berdasarkan keterangan warga, akses jalan dan sejumlah jembatan penghubung antarwilayah terputus total, mengakibatkan distribusi logistik lumpuh. Hingga saat ini, sembako tidak tersedia di pasar, dan tidak ada pedagang yang mampu memasok kebutuhan pokok ke wilayah terdampak.
Akibat keterisolasian tersebut, warga terpaksa berjalan kaki hingga lima jam menuju Aceh Utara demi mendapatkan beras dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga sakit.
“Sudah tidak ada lagi yang bisa dijual di kampung. Jalan rusak, jembatan putus, kami terisolasi. Kalau tidak berjalan kaki ke Aceh Utara, kami tidak bisa makan,” ujar seorang warga.
Arizal Mahdi, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, organisasi kemanusiaan yang aktif memantau kondisi rakyat di seluruh Aceh, menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala besar jika tidak segera ditangani.
“Ini bukan soal opini, ini soal fakta di lapangan. Tanpa tindakan nyata dari pemerintah pusat, warga tidak bisa bertahan hidup. Kami menuntut perbaikan darurat jalan dan jembatan agar distribusi logistik kembali normal,” tegas Arizal Mahdi.
Sejumlah pengamat kemanusiaan menilai, skala bencana banjir di Aceh Tengah dan Bener Meriah saat ini bahkan melebihi dampak bencana tsunami Aceh pada 2004 di wilayah tertentu, karena isolasi total dan terhentinya pasokan logistik. Mereka menekankan bahwa Aceh membutuhkan bantuan internasional, namun hingga kini, bantuan dari pihak luar belum bisa masuk karena pertimbangan kebijakan nasional.
Beberapa pemerhati menilai kondisi ini sebagai cerminan lemahnya respons negara dalam menghadapi bencana berskala besar. Situasi di dataran tinggi Gayo memperlihatkan kegagalan sistemik dalam manajemen krisis dan perlindungan warga sipil, yang jika tidak segera diperbaiki dapat tercatat sebagai salah satu preseden terburuk dalam sejarah penanganan bencana kemanusiaan.
Pandangan tersebut menguat seiring memburuknya kondisi di lapangan, ketika akses dasar untuk bertahan hidup terputus, sementara warga harus mengandalkan kekuatan fisik sendiri demi memperoleh makanan. Dalam konteks global, kondisi seperti ini berpotensi menjadi catatan kelam dalam sejarah penanganan bencana, terutama jika respons negara tidak hadir secara cepat dan efektif.
Masyarakat setempat menaruh harapan besar pada intervensi cepat pemerintah pusat, terutama dalam pemulihan akses transportasi, karena tanpa jalur distribusi yang berfungsi, bantuan dan aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta jalan kami diperbaiki agar kami bisa bertahan hidup dan bangkit dari bencana ini,” ungkap warga.
(AM/Red)
