Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh ketepatan data serta keselarasan langkah antar sektor. Menurutnya, perencanaan yang tidak didukung data yang valid berisiko membuat intervensi menjadi tidak efektif.
Wabup mengungkapkan bahwa Lombok Timur saat ini masih mencatat angka stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan rekapitulasi data hingga Desember 2025, prevalensi stunting berada di angka 22,39 persen. Sementara pada awal 2026, tercatat adanya penambahan kasus baru sebesar 0,8 persen atau sekitar 545 balita.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi dasar perlunya verifikasi dan pemutakhiran data dari seluruh wilayah, khususnya yang bersumber dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan peran organisasi perangkat daerah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan serta masyarakat di tingkat desa dan dusun.
“Kolaborasi dan kerja bersama menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Edwin.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Arifin Effendy Hutagalung, yang bertindak sebagai Ketua Tim Pendamping, menyampaikan bahwa penurunan stunting merupakan agenda nasional jangka panjang. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.
Ia menjelaskan bahwa Kemendagri berperan memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara konsisten di daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Salah satu fokus utama adalah penguatan tata kelola data melalui integrasi lintas sektor yang terhubung dengan sistem nasional seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Melalui pendampingan ini, diharapkan pemerintah daerah memperoleh gambaran kondisi yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk mempercepat penurunan stunting di Lombok Timur.
Kegiatan tersebut diikuti oleh tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Kesehatan, akademisi dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda kabupaten/kota se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat.(win)
