Bireuen – detikperistiwa.co.id
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Peusangan, Minggu (8 Februari 2026).
Rakor ini digelar sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana serta menyamakan langkah antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa dalam penanganan dampak bencana.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST, Kepala Dinas Sosial Aceh, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh Rusyidi Mukhtar atau ceulangik seluruh camat se-Kabupaten Bireuen, serta ratusan kepala desa dari berbagai kecamatan di wilayah ini.
Dalam rakor, pembahasan paling mendasar yang menjadi sorotan adalah terkait penyediaan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Isu ini menjadi fokus karena menyangkut hak dasar warga yang kehilangan tempat tinggal akibat terjangan cuaca ekstrem.
Wakil Gubernur Fadhlullah membuka ruang dialog secara langsung dengan para kepala desa yang hadir. Ia menanyakan kendala yang dihadapi di lapangan serta polemik yang berkembang di tengah masyarakat Bireuen terkait pendataan korban dan proses penyaluran bantuan hunian. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menggali persoalan riil yang selama ini menjadi kendala percepatan rehab-rekon di tingkat desa.
Sejumlah kepala desa menyampaikan masukan yang beragam, mulai dari tantangan administrasi, verifikasi data, hingga kebutuhan lahan untuk pembangunan hunian. Aspirasi tersebut menjadi bahan pembahasan agar kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten ke depan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
Rakor berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta. Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Fadhlullah menegaskan komitmen untuk mempercepat proses rehab-rekon agar masyarakat terdampak bencana mendapatkan hunian yang layak dan aman dalam waktu secepat mungkin.
Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa sehingga penanganan pascabencana di Kabupaten Bireuen dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
(Erna)
