Seremoni tersebut dipimpin Gubernur NTB H. Muhammad Iqbal dan dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, serta pejabat dari berbagai instansi pemerintah. Dari Lombok Timur, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya hadir sebagai perwakilan pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dalam menjaga kesehatan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pengawasan internal pemerintah saat ini diarahkan pada langkah pencegahan, bukan semata-mata penindakan. Menurutnya, sistem yang baik akan melindungi pejabat dari risiko pelanggaran administratif maupun hukum.
Pemerintah daerah di NTB, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola dan membutuhkan kolaborasi erat dengan BPKP. Pendampingan sejak tahap perencanaan dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.
Adrian Puspawijaya bukan wajah baru di lingkungan BPKP NTB karena sebelumnya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas pimpinan. Pada tahun kerja 2026, ia akan mengarahkan pengawasan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, kontrol penggunaan anggaran, serta pemeriksaan terhadap kinerja badan usaha milik daerah, termasuk sektor perbankan daerah.
Dengan kepemimpinan baru ini, BPKP NTB diharapkan semakin optimal menjalankan peran sebagai pengawas sekaligus mitra konsultasi pemerintah. Penguatan fungsi tersebut diharapkan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel di seluruh wilayah NTB.(red)
