Makassar, detikperistiwa.co.id – Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Wilayah Sulawesi Selatan resmi dilantik di Claro Hotel Makassar, Senin (09/02/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulsel yang ditargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengantongi sertifikasi standar kelayakan.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Plh Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dr. Ermia Sofiyessi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, unsur Forkopimda, perbankan, serta Ketua Umum GAPEMBI Indonesia H. Alven Stony, S.I.P.
Plh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN RI, Dr. Ermia Sofiyessi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi tahun peningkatan kualitas SPPG, terutama dalam pemenuhan sertifikasi standar kelayakan dan keamanan pangan.
“Fokus 2026 adalah peningkatan kualitas SPPG. Salah satunya memastikan seluruh SPPG memenuhi sertifikasi yang dipersyaratkan. Di Sulawesi Selatan saat ini sekitar 279 SPPG yang sudah memiliki sertifikat, dari target 702. Yang operasional sekitar 500, dan 279 sudah memenuhi standar,” ujar Ermia.
BGN menargetkan seluruh SPPG di Sulsel telah bersertifikat paling lambat pertengahan Juni 2026.
Ia menegaskan, ada sanksi tegas bagi SPPG yang tidak mengurus sertifikasi satu bulan setelah beroperasi.
“Satu bulan setelah operasional wajib mendaftar. Jika tidak, akan keluar SP1 selama satu minggu. Bila tetap tidak mendaftar, akan keluar SP2 hingga penutupan tetap,” tegasnya.
Secara nasional, target SPPG 2025 sebanyak 32 ribu unit ditingkatkan menjadi 36 ribu unit pada 2026. Seluruhnya wajib memenuhi standar dan akan dilakukan pengkelasan berbasis kualitas layanan.
Ermia juga menekankan peran GAPEMBI sebagai mitra strategis pemerintah.
“GAPEMBI ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah, baik menyampaikan kebijakan ke masyarakat maupun menyerap masukan dari bawah untuk perbaikan program,” katanya.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menekankan kualitas dan porsi makanan dalam program MBG. Ia mengingatkan agar pengusaha tidak mengurangi kualitas demi mengejar keuntungan.
“Saya minta tolong, jangan sampai porsinya sepotong ayam makin ke sini makin kecil. Ini soal makan anak-anak kita. Orang Bugis-Makassar itu terkenal tidak pernah biarkan tamunya lapar,” tegas Andi Sudirman.
Menurutnya, MBG adalah program efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Anak-anak kita banyak yang kurang makan, bukan karena tidak mampu sepenuhnya, tapi kadang kurang perhatian. Kalau makan bersama di sekolah, mereka pasti ikut makan. Ini program yang sangat efektif,” ujarnya.
Ia juga menolak wacana pengalihan program dalam bentuk uang tunai.
“Kalau dikasih uang, saya khawatir peruntukannya berubah. Lebih tepat diberikan dalam bentuk makanan jadi,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong agar rantai pasok bahan baku melibatkan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil.
“Belanja di pasar. Berdayakan yang naik motor itu, karena pajak terbesar kita dari mereka. Uang negara ini sebagian besar dari rakyat kecil,” katanya.
Ia turut mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dapur SPPG agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
“IPAL dan standar kebersihan harus dijaga. Jangan sampai diprotes tetangga karena limbah,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum GAPEMBI Indonesia, H. Alven Stony, menyebut Sulsel masuk 10 besar provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak. Saat ini terdapat sekitar 400 SPPG operasional di Sulsel dan ratusan lainnya dalam proses.
“Kalau 700 SPPG beroperasi penuh, dana pusat yang masuk bisa Rp 700 miliar per bulan. Dalam setahun Rp 8,4 triliun. Ini peluang ekonomi luar biasa untuk daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di awal program banyak pelaku UMKM yang membangun dapur secara mandiri tanpa dukungan perbankan.
“Banyak yang jual tanah, gadai mobil, gadai emas. Karena di awal tidak ada yang percaya program ini akan berjalan. Sekarang setelah terbukti, baru banyak yang ikut,” katanya.
Alven menyebut hingga kini program MBG telah menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja secara nasional, termasuk tenaga dapur dan pemasok bahan baku.
“UMKM ini menyumbang 61 persen PDB nasional. Kalau ingin pertumbuhan 8 persen, maka sektor bawah harus diperkuat,” tegasnya.
Disisi lain, Ketua DPW GAPEMBI Sulsel terpilih, Nurdin Beta, S.Kep., M.Kes, menyatakan pihaknya akan menuntaskan pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota dalam dua bulan ke depan.
“Kami akan bergerak cepat membentuk struktur di daerah agar pengawalan program MBG di Sulawesi Selatan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia memastikan pengurus DPW Sulsel mayoritas merupakan pelaku usaha yang telah memiliki dan mengelola lebih dari lima dapur SPPG.
Pelantikan GAPEMBI Sulsel ini menandai babak baru penguatan ekosistem makan bergizi gratis di daerah.
Dengan target sertifikasi ketat, pengawasan kualitas, dan dorongan pemberdayaan UMKM lokal, Sulsel diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung pelaksanaan program nasional tersebut.
