5.548 PPPK Paruh Waktu Resmi Diambil Sumpah, Bupati Mukhlis Perkuat Fondasi Pelayanan Publik Bireuen

Bireuen – detikperistiwa.co.id

Pemerintah Kabupaten Bireuen secara resmi mengambil sumpah 5.548 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam prosesi kenegaraan yang berlangsung khidmat di Lapangan Terbuka Hijau Cot Gapu, Kamis (12/2/2026). Agenda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pelayanan publik sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penguatan kapasitas aparatur ini diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis pelayanan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Dalam arahannya, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

“Pelayanan publik adalah tanggung jawab yang harus dijalankan secara optimal. Kehadiran PPPK paruh waktu menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan yang lebih merata, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Mukhlis.

Ia menekankan bahwa integritas, disiplin, serta komitmen terhadap standar kinerja yang tinggi merupakan landasan utama dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. Setiap pegawai diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah ini mencerminkan kepemimpinan yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi strategis daerah. Pemerintah Kabupaten Bireuen memastikan pembinaan dan evaluasi kinerja dilakukan secara sistematis guna menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan publik.

Dengan skala pengangkatan yang signifikan, kebijakan ini menjadi bagian dari konsolidasi birokrasi yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan. Momentum tersebut sekaligus mempertegas arah pembangunan Bireuen menuju tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berdaya saing.

Arizal Mahdi
Detik Peristiwa