Dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (23/2/2026), Sari menyebut bahwa efektivitas kebijakan perumahan sangat ditentukan oleh kualitas basis data yang digunakan pemerintah. Ia menilai, pendataan yang akurat akan membantu memastikan bantuan dan pembangunan rumah benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekeliruan sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyediakan data sosial dan ekonomi yang dapat dijadikan rujukan utama dalam perencanaan program.
Selain aspek teknis, Sari mengingatkan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara di sektor perumahan. Dengan sistem pendataan yang transparan dan terintegrasi, proses pengawasan dinilai akan lebih optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat itu pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, DPR, pelaku usaha, maupun masyarakat—untuk bersama-sama mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau. Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat dan dukungan data yang presisi, target pembangunan rumah bagi rakyat dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan.(red)
