Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menghadiri agenda penyerahan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, meskipun terjadi efisiensi di sejumlah pos anggaran, dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa warga tidak perlu khawatir karena program prioritas tetap dilaksanakan.
Program BPBL merupakan bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyediakan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik. Sementara itu, BSPS adalah program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membantu warga memperbaiki rumah tidak layak huni melalui pola swadaya.
Selain dua program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menyiapkan bantuan pangan dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar. Wakil Bupati meminta seluruh kepala desa segera melakukan pembaruan data penerima manfaat agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa akses listrik baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Ia juga mengingatkan agar setiap kendala di lapangan segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sri Heny Purwanti, mengungkapkan bahwa tahun ini BPBL di Provinsi NTB menyasar 12.300 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 4.800 penerima berada di Kabupaten Lombok Timur, dan sekitar 1.000 sambungan mendapat pengawalan langsung dari Wakil Ketua DPR RI.
Penyerahan bantuan listrik berlangsung di Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur dan Desa Kotaraja. Adapun bantuan BSPS diserahkan di Desa Senyiur, Kecamatan Keruak. Rombongan juga meninjau progres program serupa di Padamara, Kecamatan Sukamulia serta Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik.
Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah berharap peningkatan akses energi dan hunian layak dapat mempercepat perbaikan taraf hidup masyarakat Lombok Timur secara berkelanjutan.(win)
