UPDATE TERBARU: Akun Instagram Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Hilang dari Pencarian Usai OTT KPK
Pekalongan.detikperistiwa.co.id tim
Perkembangan terbaru kembali mencuat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Akun Instagram milik Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dilaporkan tidak lagi muncul dalam fitur pencarian. Hilangnya akun tersebut memicu perhatian luas, terutama karena sebelumnya aktif mempublikasikan kegiatan kedinasan dan aktivitas sosial.
Berdasarkan pantauan terakhir, akun tersebut tidak dapat ditemukan baik melalui kolom pencarian maupun melalui tautan langsung. Belum ada keterangan resmi apakah akun dinonaktifkan secara mandiri, dihapus permanen, atau terkena pembatasan akses dari pihak platform. Situasi ini semakin menambah tanda tanya publik di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Menanggapi dinamika tersebut, Pimpinan Redaksi Kabarsbi.com, Agung Sulistio, turut memberikan sorotan. Ia menilai bahwa di tengah situasi sensitif seperti ini, transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik maupun proses penegakan hukum.
Selain menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Kabarsbi.com, Agung Sulistio juga dikenal sebagai Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT). Ia menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan tidak menggiring opini sebelum adanya pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.
Menurutnya, penghilangan atau tidak aktifnya akun media sosial pejabat publik di tengah isu hukum kerap memunculkan spekulasi liar. Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menahan diri dan menunggu klarifikasi resmi agar pemberitaan tetap berada dalam koridor profesionalisme dan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, KPK hingga kini masih melakukan pendalaman terkait OTT yang dilakukan. Detail perkara, termasuk konstruksi hukum dan pihak-pihak yang terlibat, masih menunggu pengumuman resmi. Publik pun diimbau untuk tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Perkembangan kasus ini dipastikan akan terus menjadi perhatian nasional. Baik proses hukum yang berjalan maupun dinamika komunikasi publik yang menyertainya akan menjadi tolok ukur komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di ruang pemerintahan.
Sumber Rilis: Media Kabar SBI
