Bener Meriah – detikperistiwa.co.id
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bener Meriah mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan “ultimatum” kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Bencana. GMNI menilai, rencana tersebut akan menjadi kesia-siaan besar jika hanya berujung pada agenda seremonial tanpa solusi konkret bagi masyarakat terdampak.
Sekretaris DPC GMNI Bener Meriah Aji Feprizal menegaskan bahwa pembentukan Pansus seringkali hanya menjadi alat politik pencitraan yang menyedot anggaran daerah, namun minim implementasi di lapangan.
Mengingat intensitas bencana alam di wilayah Bener Meriah yang terus berulang, GMNI menuntut kerja nyata yang berdampak langsung pada mitigasi dan pemulihan ekonomi warga.
“Kami mencium aroma formalitas belaka. Jika Pansus dibentuk hanya untuk sekadar turun ke lapangan, foto-foto, dan membuat laporan yang akhirnya menumpuk di meja arsip, lebih baik dibatalkan saja. Rakyat butuh solusi atas rumah yang rusak dan lahan pertanian yang tertimbun longsor, bukan sekadar kunjungan kerja,” tegas aji.
Sebagai bentuk fungsi kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan, GMNI Bener Meriah melayangkan tantangan terbuka kepada DPRK. GMNI menuntut agar Tim Pansus Bencana memberikan laporan progres yang transparan dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat dalam kurun waktu satu bulan sejak tim dibentuk.
Dalam rilis resminya, GMNI menjabarkan tiga poin utama yang harus dipenuhi jika DPRK tetap ingin melanjutkan pembentukan Pansus tersebut:
1.DPRK harus memaparkan secara terbuka berapa anggaran yang dialokasikan untuk Pansus ini dan apa target capaian yang terukur dalam waktu singkat.
2.Hasil dari Pansus tidak boleh hanya menjadi “saran”, melainkan harus menjadi basis kebijakan yang memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur vital.
3.Pansus harus mendengar langsung jeritan masyarakat di desa-desa terisolasi, bukan hanya mendengarkan presentasi dari dinas terkait di kantor yang nyaman.
GMNI Bener Meriah memastikan tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau setiap pergerakan tim Pansus jika nantinya resmi dibentuk, Apabila dalam perjalanannya ditemukan indikasi pemborosan anggaran atau sekadar agenda “jalan-jalan” berkedok pengawasan bencana, GMNI siap melakukan aksi
“Kami beri peringatan kerasJangan jadikan penderitaan rakyat akibat bencana sebagai panggung sandiwara politik. DPRK harus menunjukkan taringnya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sebagai pelaksana seremonial,” tutupnya
