Bireuen – detikperistiwa.co.id
Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penanganan bencana banjir lumpur dan tanah longsor melalui forum silaturahmi dan temu ramah bersama tokoh masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, bertempat di Pendopo Bupati Bireuen, dalam suasana terbuka dan konstruktif sebagai ruang klarifikasi publik atas berbagai informasi yang berkembang.
Dalam forum tersebut, Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T. memaparkan secara komprehensif bahwa seluruh mekanisme penanganan telah dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional dan prinsip good governance, dengan mengedepankan akuntabilitas publik serta pendekatan berbasis data (evidence-based policy).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting, antara lain:
Ir. H. Mukhlis, S.T.
Ir. H. Razuardi, M.T.
Dr. Amiruddin, M.Si
Haji Subarni
Mustafa A. Glanggang
Serta berbagai tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen sipil lainnya
Kehadiran tokoh masyarakat Kabupaten Bireuen dalam forum ini mencerminkan kuatnya partisipasi publik serta meningkatnya kepercayaan sosial terhadap upaya pemerintah daerah dalam merespons situasi bencana.
Dalam penjelasannya, Bupati menegaskan bahwa sistem penanganan bencana berjalan secara terintegrasi, di mana Pemerintah Pusat melalui BNPB bertindak sebagai pelaksana utama, sementara Pemerintah Kabupaten berperan sebagai fasilitator koordinatif di tingkat lokal.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, sementara pemerintah kabupaten fokus pada memastikan kebutuhan masyarakat teridentifikasi dan terkoordinasi secara tepat.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa tantangan utama terletak pada aspek integritas data penerima bantuan. Sejumlah temuan menunjukkan adanya ketidakakuratan data, duplikasi identitas, serta fenomena “KK gantung” yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan deviasi dalam penyaluran bantuan dan memicu persepsi publik yang tidak sepenuhnya selaras dengan fakta di lapangan.
Melalui forum ini, para tokoh masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dibandingkan informasi yang sebelumnya beredar di berbagai platform, khususnya yang belum terverifikasi secara langsung.
Dalam dialog yang berlangsung, para tokoh menekankan pentingnya akurasi informasi, klarifikasi terbuka, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai kunci dalam memastikan efektivitas penanganan bencana.
Secara substansial, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum komunikasi, tetapi juga memperkuat legitimasi publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dari perspektif masyarakat, keterbukaan informasi yang disampaikan memberikan kepastian, mengurangi ketidakpastian, serta memperkuat rasa keadilan dalam distribusi bantuan.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat integritas data, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan secara akuntabel, adaptif, dan tepat sasaran.
Detik Peristiwa
