Doloksanggul – detikperistiwa.co.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama BPJS Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat BPKPD, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga dr. Nur Eva Parindury beserta tim, Kepala BPKPD Resva Panjaitan bersama jajaran, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Alexander Gultom, Direktur RSUD Doloksanggul dr. Tiar Lusiana Sihoming, serta perwakilan OPD dari Bappelitbangda dan Dinas Pendidikan.
Rapat tersebut membahas rekonsiliasi iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa. Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi data kepesertaan, optimalisasi penerimaan iuran, serta penyelesaian potensi tunggakan.
Kepala BPKPD Resva Panjaitan dalam sambutannya menegaskan bahwa rekonsiliasi ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Melalui rekonsiliasi ini, kita memastikan data peserta dan besaran iuran benar-benar valid, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga terungkap bahwa pada Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran untuk iuran PBPU yang ditanggung pemerintah daerah, termasuk iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, masih belum mencukupi hingga akhir tahun anggaran.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berencana mengusulkan penambahan anggaran melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2026 sebagai langkah antisipatif guna menjaga keberlangsungan pembiayaan.
Pemkab Humbahas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.
(DP/L.Tamp)
