Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR — Gerak perempuan dalam dunia kewirausahaan di Kabupaten Lombok Timur memasuki babak baru. Sebanyak 38 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Lombok Timur masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam acara yang digelar di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Kepengurusan tersebut membawa harapan agar organisasi perempuan pengusaha tidak hanya aktif dalam agenda internal, tetapi turut mengambil bagian dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan membuka peluang usaha baru di daerah.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut positif pelantikan tersebut. Ia melihat IWAPI sebagai organisasi yang memiliki karakter kemandirian karena para anggotanya memilih membangun dan mengembangkan usaha melalui kemampuan masing-masing.
Menurut Haerul, semangat tersebut harus terus dipertahankan sekaligus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas. Para pengusaha perempuan diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi ikut menciptakan pekerjaan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Bupati juga mengingatkan bahwa memimpin organisasi bukan sekadar menjalankan struktur kepengurusan. Setiap jabatan yang diberikan mengandung tanggung jawab untuk menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan anggota dan lingkungan sekitar.
Dalam pandangannya, Lombok Timur memiliki beragam kekayaan alam yang masih menyimpan peluang besar bagi pengembangan ekonomi. Potensi tersebut, kata Haerul, perlu dibaca sebagai kesempatan untuk menciptakan produk dan usaha baru yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Ia mendorong IWAPI agar mampu mempertemukan potensi lokal dengan kreativitas serta kemampuan bisnis anggotanya. Langkah itu dinilai dapat memperkuat rantai ekonomi sekaligus mendorong hasil produksi masyarakat agar tidak berhenti sebagai komoditas mentah.
Perubahan teknologi juga menjadi perhatian. Haerul meminta perempuan pengusaha tidak ragu menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis, terutama dalam hal promosi, pemasaran, dan perluasan jaringan konsumen.
Ia menilai pemerintah dan dunia usaha memiliki peran yang saling melengkapi. Kemajuan daerah, menurutnya, akan lebih cepat tercapai ketika pemerintah membangun kemitraan dengan pelaku usaha serta organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan ekonomi.
Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Lombok Timur Ny. Hj. Sri Mahyu Wardhani menyatakan siap menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama seluruh jajaran pengurus. Ia menyebut periode kepemimpinan lima tahun ke depan harus diisi dengan kerja nyata dan penguatan kebersamaan.
Sri Mahyu menempatkan solidaritas antaranggota sebagai salah satu fondasi organisasi. Menurutnya, perempuan pengusaha membutuhkan wadah yang dapat memperluas jaringan, berbagi pengalaman, sekaligus membuka kesempatan untuk tumbuh bersama.
IWAPI, lanjutnya, tidak hanya ditujukan bagi mereka yang sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha. Perempuan yang baru memulai bisnis juga memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan memperoleh dukungan dalam membangun usahanya.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa kesibukan menjalankan bisnis tidak boleh menghilangkan peran perempuan dalam keluarga. Kemampuan menjaga keseimbangan antara usaha dan kehidupan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang perempuan pengusaha.
Sri Mahyu juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat antara IWAPI dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kolaborasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi UMKM serta memperbesar peluang perempuan dalam mengembangkan usaha.
Dengan dikukuhkannya 38 pengurus baru, IWAPI Lombok Timur kini memiliki mandat untuk menjalankan agenda organisasi hingga 2031. Tantangannya bukan hanya menjaga keberlangsungan organisasi, melainkan memastikan keberadaan IWAPI benar-benar menghasilkan dampak bagi perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat Lombok Timur secara keseluruhan.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan BUMN dan BUMD, serta sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Timur.(red)
