Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengarahkan digitalisasi transaksi daerah tidak hanya pada kemudahan pembayaran, tetapi juga sebagai alat untuk memperketat pengawasan penerimaan. Pemanfaatan data transaksi dinilai dapat membantu pemerintah menemukan potensi pendapatan sekaligus mempersempit celah kebocoran.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal tersebut dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026).
Haerul meminta perangkat daerah pengelola pendapatan memperluas penerapan pembayaran digital di seluruh titik pelayanan. Menurutnya, keberadaan kanal transaksi nontunai harus dipastikan mudah ditemukan dan digunakan masyarakat.
Ia menilai sistem pembayaran yang terdigitalisasi akan membuat arus penerimaan lebih mudah ditelusuri. Setiap transaksi diharapkan tercatat dalam sistem sehingga proses pemeriksaan dan pencocokan data tidak lagi bergantung pada pencatatan manual.
Bagi Haerul, transformasi tersebut harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Informasi dari transaksi digital dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, melihat sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan, serta membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.
Untuk mendukung perubahan tersebut, pemerintah juga perlu memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha. Sosialisasi dinilai penting agar penggunaan pembayaran nontunai dipandang sebagai bentuk pelayanan yang lebih praktis, bukan sekadar kewajiban mengikuti perkembangan teknologi.
Namun, penerapan digitalisasi di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan. Haerul menyebut infrastruktur jaringan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital masih menjadi tantangan yang harus dibenahi.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat kerja sama. Pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan sistem pembayaran, tetapi juga memastikan infrastruktur dan layanan yang menopang sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.
Haerul turut mengingatkan TP2DD agar tidak menjadikan perolehan indeks sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia menginginkan digitalisasi menghasilkan sistem penerimaan daerah yang terhubung, cepat dalam proses rekonsiliasi, serta terbuka dan akuntabel.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyampaikan bahwa Lombok Timur memiliki capaian indeks elektronifikasi tertinggi di NTB dengan skor 98,5 persen.
Meski berada pada posisi terbaik secara indeks, menurut Ignatius masih terdapat bagian yang harus diperkuat. Tingkat realisasi tercatat sekitar 85 persen dan menjadi salah satu ruang perbaikan yang perlu mendapat perhatian.
Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah melakukan pemantauan transaksi secara lebih terperinci. Data dapat dikelompokkan berdasarkan kanal pembayaran, perangkat daerah, hingga jenis penerimaan sehingga perkembangan setiap sektor dapat diketahui dengan lebih jelas.
Penguatan juga dinilai perlu dilakukan pada layanan pajak dan retribusi. Kanal pembayaran digital diharapkan ditampilkan secara lebih terbuka melalui loket pelayanan, media sosial, maupun saluran informasi resmi pemerintah dan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
High Level Meeting tersebut turut menghadirkan akademisi dan praktisi keuangan. Forum itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang masih muncul.
Pemkab Lombok Timur menargetkan pengembangan sistem digital ke depan tidak berhenti pada perpindahan transaksi tunai ke nontunai. Digitalisasi diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pendapatan agar penerimaan daerah dapat dipantau lebih akurat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.(red)
