Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Sebanyak 289 pondok pesantren di Kabupaten Lombok Timur diharapkan mampu berkembang melalui kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan penguatan kemandirian ekonomi. Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) pun didorong menjadi penggerak sinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan santri.
Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus FKSPP periode 2026–2031 yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/10/2026).
Edwin menilai, banyaknya pesantren di Lombok Timur menghadirkan potensi pengembangan yang perlu dimaksimalkan. Setiap lembaga memiliki pengalaman dan keunggulan berbeda yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pesantren lainnya. Melalui koordinasi yang baik, keberhasilan suatu pesantren diharapkan dapat diterapkan di lembaga lain sesuai kebutuhan masing-masing.
Ia meminta FKSPP aktif membangun hubungan dengan berbagai institusi agar pesantren mendapatkan akses terhadap program pembinaan dan pemberdayaan. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan ialah kemitraan dengan Bank Indonesia, terutama dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan komoditas rentan terhadap gejolak harga.
Menurut Edwin, pengembangan usaha di lingkungan pesantren dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan. Karena itu, forum perlu berperan dalam membuka akses program yang mendukung produktivitas dan meningkatkan kemampuan pesantren mengelola potensi ekonominya.
Di samping penguatan ekonomi, aspek keamanan dan perlindungan santri juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Edwin berharap FKSPP dapat mendorong adanya pedoman bersama atau kode etik yang membantu mencegah kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pesantren.
Berbagai kasus yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan, baik di Lombok maupun di luar daerah, menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Pesantren harus tetap menjadi tempat pendidikan yang aman, dengan sistem pengawasan dan pencegahan yang memadai.
Untuk mendukung pengembangan lembaga, Edwin turut mendorong pengurus FKSPP memahami regulasi terkait peluang bantuan dan program pemerintah. Pemahaman tersebut penting agar pesantren dapat mengakses dukungan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi sesuai aturan yang berlaku. Sinergi kedua pihak diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan Lombok Timur.
Ketua FKSPP Lombok Timur, TGH. Muhammad Fikri, menyebut forum tersebut sebagai sarana strategis untuk membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi antara pesantren dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pesantren membutuhkan ruang kerja sama yang terbuka agar pembinaan dan dukungan dari pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Fikri juga mengajak seluruh anggota FKSPP berperan aktif dalam mengembangkan lembaga masing-masing serta menjaga pesantren sebagai lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Melalui kepengurusan baru, FKSPP diharapkan mampu menyatukan potensi pesantren dan memperluas manfaat kerja sama bagi seluruh anggota. Pengembangan pesantren yang smart dan mendunia menjadi salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan.
Kegiatan pelantikan tersebut juga diisi pemaparan materi mengenai masa depan pondok pesantren dan strategi pengembangannya, khususnya pada bidang pendidikan Salafiyah.(red)
