Bireuen – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPR-LB), Arizal Mahdi, mengingatkan para pegawai pemerintah, khususnya di lingkungan Dinas Pertanian, agar tidak menjadikan masyarakat sebagai alat untuk memenuhi kepentingan proyek. Menurutnya, setiap program pembangunan yang menggunakan uang negara harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat, bukan justru meninggalkan persoalan bagi mereka.
Arizal menilai, pembangunan pertanian seharusnya menjadi kesempatan bagi petani untuk memperbaiki kehidupan, meningkatkan hasil usaha, dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Karena itu, pelaksanaan proyek tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik dan kelengkapan administrasi, sementara nasib masyarakat yang menjadi sasaran program kurang mendapat perhatian.
Baginya, kepercayaan rakyat merupakan sesuatu yang harus dijaga. Ketika masyarakat diminta menyediakan tanah, memberikan persetujuan, atau menandatangani dokumen untuk mendukung sebuah program, mereka berhak mendapatkan penjelasan yang benar dan mudah dipahami.
“Jangan sampai masyarakat baru dicari ketika ada kebutuhan untuk melaksanakan proyek. Setelah semuanya selesai, rakyat justru dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri. Kalau program itu memang untuk kepentingan rakyat, maka hak dan nasib rakyat harus benar-benar diperhatikan,” demikian pesan yang perlu ditegaskan dalam pelaksanaan pembangunan.
Tanah Rakyat Bukan Sekadar Lokasi Proyek
Arizal mengingatkan bahwa bagi masyarakat kecil, tanah bukan hanya sebidang lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Tanah sering kali menjadi sumber penghidupan keluarga, warisan orang tua, dan bekal untuk masa depan anak-anak mereka.
Oleh sebab itu, penggunaan tanah masyarakat untuk suatu kegiatan pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan yang dipahami oleh semua pihak. Isi perjanjian, jangka waktu penggunaan, hak dan kewajiban, serta konsekuensinya harus dijelaskan dengan baik sebelum persetujuan diberikan.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan menandatangani dokumen tanpa memahami isinya. Mereka juga tidak seharusnya merasa takut untuk bertanya hanya karena berhadapan dengan pejabat atau pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Menurut Arizal, pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan membuat warga merasa tidak berdaya ketika menghadapi persoalan yang menyangkut hak mereka sendiri.
Proyek Pertanian Harus Bisa Dirasakan Petani
Persoalan ini, menurutnya, patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai program pertanian, termasuk pembangunan fasilitas Screen House yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan pengembangan usaha tani.
Fasilitas pertanian tidak cukup hanya dibangun dan kemudian dinyatakan selesai. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang mengelolanya, bagaimana pemanfaatannya, serta apakah petani benar-benar memperoleh manfaat dari fasilitas tersebut.
Apabila muncul persoalan mengenai penggunaan tanah, isi perjanjian, pengelolaan bangunan, atau pemanfaatan hasil pembangunan, semua pihak perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen dan fakta di lapangan, bukan dugaan semata.
Arizal menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan proyek bukan berarti menentang pembangunan. Justru, pengawasan diperlukan agar anggaran negara tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua pegawai pemerintah bekerja dengan cara yang sama. Banyak aparatur yang telah berusaha menjalankan tugas dengan baik. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara objektif dan pihak yang berkepentingan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
Jangan Biarkan Petani Kehilangan Kepercayaan
Bagi petani, persoalan pembangunan bukan semata-mata tentang gedung, jaring, atau fasilitas yang berdiri di atas tanah. Yang mereka harapkan adalah kesempatan untuk bekerja, memperoleh hasil, dan menghidupi keluarga dengan lebih baik.
Mereka ingin melihat bahwa program yang menggunakan nama kelompok tani benar-benar membantu anggotanya. Mereka juga ingin memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemiliknya.
Harapan sederhana seperti itulah yang tidak boleh diabaikan.
Arizal mengingatkan para pegawai pemerintah agar tidak memandang masyarakat hanya sebagai pihak yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan administrasi. Rakyat harus dilibatkan secara benar, diberi penjelasan yang memadai, dan dihormati hak-haknya sejak perencanaan hingga program selesai dilaksanakan.
Jika ada masalah, masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari jawaban sendirian. Pemerintah dan pihak terkait harus bersedia membuka ruang dialog serta menyelesaikan persoalan berdasarkan aturan yang berlaku.
Sebab, kepercayaan masyarakat dibangun melalui tindakan nyata. Sekali warga merasa diperlakukan tidak adil, memulihkan kepercayaan itu tidak selalu mudah.
Amanah Jabatan Harus Dipertanggungjawabkan
Arizal menegaskan bahwa jabatan pemerintahan membawa tanggung jawab besar karena setiap kebijakan dan program publik menyangkut kepentingan banyak orang.
Proyek boleh selesai, laporan boleh disusun, dan anggaran boleh dipertanggungjawabkan secara administratif. Namun, semua itu harus berjalan seiring dengan pencapaian tujuan program dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Jangan sampai keberhasilan hanya terlihat dalam laporan, sementara petani yang seharusnya menerima manfaat masih menunggu kepastian.
Pada akhirnya, rakyat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin diperlakukan dengan jujur, haknya dihormati, dan program yang dilaksanakan atas nama kesejahteraan benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan mereka.
Pembangunan seharusnya meninggalkan manfaat, bukan masalah. Pemerintah seharusnya menghadirkan perlindungan, bukan membuat rakyat merasa sendirian.
Pesan itulah yang perlu terus diingat oleh setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan. Sebab, uang yang digunakan berasal dari negara, amanah yang dijalankan adalah untuk rakyat, dan keberhasilan yang sesungguhnya hanya akan terasa ketika masyarakat memperoleh manfaatnya.
