Tulang Bawang Gs – detikperistiwa.co.id
Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan penanangan long segment ( Pemeliharaan Berkala, Pemeliharaan Rutin, Peningkatan, Rekontruksi) Ruas jalan Bujung Tenuk-Rengas Cendung (Kecamatan Menggala)
Nilai Kontrak.14.895.151.939.00
Waktu Pelaksanaan :73 Tujuh Puluh Tiga Hari Kalender (20 Oktober S.D. 31 Desember 2026
Masa :08 Delapan Bulan /240 Dua Ratus Empat Puluh Hari Kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO)
Sumber Dana : APBD Perubahan
diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar untuk pengoperasian alat berat excavator dan Alat berat lain nya
Namun, berdasarkan hasil pantauan Ketua IWO Indonesia Tuba di lapangan, perusahaan tersebut diduga menggunakan solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat. Padahal, sesuai ketentuan, BBM jenis Bio Solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, seperti rumah tangga, usaha mikro, pertanian, perikanan, transportasi, dan pelayanan umum – bukan untuk kegiatan proyek perusahaan kontraktor.
Saat dikonfirmasi di lokasi proyek kantor Direksi Keet ditemukan Minyak Solar Bersubsidi Seharusnya Solar Yang dipakai Pihak rekanan solar industri,
di gudang penampungan solar, salah satu Sopir dimana pihak Konsultan Pengawas mengatakan tidak tau lalu pergi
warga setempat yang enggan disebut namanya yang mengantar solar mobil pick -up bukan mobil tangki disampaikan warga yang mengaku tidak pernah melihat mobil tangki resmi Pertamina mengirimkan BBM ke lokasi. “Yang sering masuk itu mobil pick-up yang ngangkut solar subsidi,” ujarnya
Tindakan tersebut diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang mengatur bahwa penggunaan BBM bersubsidi tidak diperkenankan untuk kegiatan usaha non-subsidi termasuk proyek kontraktor.
Apabila terbukti, perbuatan itu dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Menanggapi dugaan tersebut, Ketua IWO Indonesia Tuba Ibnu Sani menyatakan akan segera melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tulang Bawang
“Kami menilai ada potensi kerugian negara miliaran rupiah dan lemahnya fungsi pengawasan dari pihak konsultan maupun Dinas PUPR Tulangbawang. Ini harus ditindak tegas,” tegas Ibnu.
