Detikperistiwa.co.id
SIDOARJO – Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo dalam memproses laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan menuai tanggapan dari kalangan praktisi hukum. Penanganan aduan yang dilakukan secara kaku berdasarkan urutan masuknya laporan dinilai berpotensi menghambat langkah pencegahan kerusakan lingkungan yang bersifat darurat.
Tanggapan dari DLH Sidoarjo setelah warga menanyakan kembali terkait aduanya, Mohon waktu karena tim DLHK saat ini menangani pengaduan lain sesuai urutan masuknya, selain program pengawasan yg sudah dijadwalkan. Akan kami jadwalkan sesegera mungkin, ” ujar salah satu Staf DLH Sidoarjo.

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum asal Sidoarjo, Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., angkat bicara. Ia menekankan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, aparat pengawas tidak seharusnya hanya terpaku pada antrean administratif semata, melainkan wajib menerapkan skala prioritas berbasis tingkat urgensi dan dampak bahaya di lapangan.
“Pengaduan dugaan pencemaran lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan layanan administrasi biasa. Jika limbah yang dibuang mengandung bahan berbahaya atau berdampak langsung pada kesehatan warga dan ekosistem, penanganannya tidak bisa menunggu antrean nomor urut laporan,” tegas Rikha.
Menurutnya, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan asas pencegahan dini dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menuntut instansi terkait untuk bergerak cepat. Keterlambatan verifikasi lapangan dengan alasan mengikuti urutan laporan masuk dikhawatirkan justru menghilangkan barang bukti pencemaran serta memperluas dampak kerugian bagi masyarakat sekitar.
Rikha mendorong DLHK Kabupaten Sidoarjo untuk mengevaluasi sistem klasifikasi pengaduan masyarakat. Laporan yang mengindikasikan pencemaran aktif, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), atau keresahan massal warga harus segera ditindaklanjuti melalui inspeksi mendadak (sidak) tanpa tertahan prosedur antrean reguler.
“Masyarakat melapor karena membutuhkan perlindungan negara atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Transparansi tindak lanjut dan kecepatan respons di lapangan adalah kunci utama kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan DLHK Sidoarjo,” pungkasnya. By







