Keluarga WBP Keluhkan Mandeknya SK Pembebasan Bersyarat, Geram Minta DPR Turun Tangan

Detikperistiwa.co.id – JAKARTA – Persoalan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) bagi sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali menjadi sorotan. Sejumlah keluarga mengaku telah menunggu selama bertahun-tahun tanpa memperoleh kepastian mengenai kelanjutan pengajuan pembebasan bersyarat anggota keluarga mereka.

Kondisi tersebut mendorong LSM Geram Banten Indonesia bersama Tim Posko Perjuangan SK PB membawa persoalan itu ke tingkat legislatif. Mereka secara resmi menyampaikan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dokumen permohonan bernomor 20/PER/LSM/GERAM/BTN-IND/DPC/KOTA/TNG/XI/2026 diserahkan langsung oleh Ketua LSM Geram Banten Indonesia DPC Kota Tangerang, S. Widodo, S.H., M.H., bersama perwakilan tim perjuangan keluarga WBP. Surat tersebut diterima Sekretariat Komisi XIII DPR RI.

Langkah pengaduan ini dilakukan setelah sejumlah keluarga mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan belum diterbitkannya SK PB. Padahal, menurut pihak pendamping, beberapa WBP yang diusulkan telah menyelesaikan tahapan administrasi dan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

S. Widodo menyebut pihaknya ingin memperoleh kejelasan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengenai persoalan tersebut. Ia meminta agar setiap proses pengajuan memiliki kepastian dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri dari aspek pelayanan publik dan perlindungan hak warga binaan. Pihaknya menyatakan siap melanjutkan advokasi melalui mekanisme yang tersedia apabila tidak ada penyelesaian.

Dalam pengaduan itu, tim menyertakan sejumlah dokumen sebagai bahan pemeriksaan DPR. Lampiran tersebut mencakup bukti penyampaian surat kepada Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, serta 11 surat kuasa khusus dari keluarga yang meminta pendampingan.

Relawan Tim Posko Perjuangan SK PB, Kurnia, menjelaskan bahwa persoalan ini telah menjadi keluhan bersama keluarga warga binaan dari berbagai wilayah. Posko yang dikelolanya menghimpun hampir 50 anggota dan menjadi tempat keluarga menyampaikan persoalan terkait proses pembebasan bersyarat.

Menurut Kurnia, ketidakjelasan informasi menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan. Keluarga disebut hanya mendapatkan pemberitahuan bahwa berkas masih dalam pemeriksaan atau diminta menunggu tanpa penjelasan mengenai kendala maupun perkiraan penyelesaiannya.

Ia juga menyebut terdapat laporan dari keluarga WBP dalam perkara narkotika yang mengalami situasi serupa.

“Saya hanya bertindak atas dasar rasa kemanusiaan. Banyak warga binaan mengeluh kesulitan mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat, khususnya kasus narkotika. Hingga kini jawabannya hanya ‘menunggu’ atau ‘sedang diverifikasi’, tanpa kejelasan apa pun,” ujar Kurnia.

Panjangnya proses tersebut dirasakan langsung oleh Jamal, warga asal Aceh. Ia mengaku belum memperoleh kepastian mengenai SK PB istrinya yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin, Bandung, selama hampir tiga tahun menunggu proses tersebut.

Jamal mengatakan istrinya telah menjalani asimilasi dan menurut pengetahuannya sudah memenuhi persyaratan. Namun, keputusan yang diharapkan keluarga belum juga diterima.

Baginya, ketidakpastian tersebut menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Ia berharap pihak berwenang memberikan penjelasan yang jelas mengenai tahapan yang masih harus diselesaikan.

Keluhan yang tidak jauh berbeda disampaikan Aan. Selama hampir dua tahun, ia menunggu perkembangan pengajuan SK PB bagi anaknya yang berada di Lapas Kelas I Kota Tangerang. Pengalaman tersebut membuatnya memutuskan bergabung dengan Tim Posko Perjuangan SK PB agar persoalan keluarga WBP dapat disampaikan secara kolektif.

Sebelum melaporkan persoalan tersebut kepada DPR, pihak LSM Geram dan tim perjuangan mengaku telah mengirimkan surat permohonan percepatan penerbitan SK PB kepada Ditjenpas pada 11 November 2026. Namun, hingga pengaduan diserahkan pada 17 November 2026, mereka menyatakan belum memperoleh balasan resmi.

Atas dasar itu, mereka meminta Komisi XIII DPR RI mengagendakan RDP dengan menghadirkan tiga pihak yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan tersebut.

Pihak pertama yang diminta hadir adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan penerbitan SK PB. Selanjutnya, Direktur Pembinaan Narapidana diharapkan menguraikan hambatan yang mungkin terjadi dalam penyelesaian dokumen. Sementara itu, Ombudsman RI diminta memberikan perhatian terhadap dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan.

Tim pengadu mengusulkan RDP dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Mereka juga mengajukan permohonan kolaborasi advokasi kepada anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., untuk turut mengawal aspirasi keluarga WBP.

Selain menyangkut kepastian hak warga binaan, persoalan ini turut dikaitkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang masih menghadapi kelebihan kapasitas penghuni. Pihak pengadu berpandangan bahwa pelaksanaan program pembebasan bersyarat sesuai ketentuan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengoptimalkan pembinaan dan pengelolaan lapas.

Melalui langkah tersebut, LSM Geram Banten Indonesia bersama Tim Posko Perjuangan SK PB meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka atas setiap pengajuan yang belum selesai. Mereka berharap DPR dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan sehingga keluarga tidak terus-menerus menunggu tanpa mengetahui alasan maupun kepastian proses yang sedang berjalan.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Budayakan. Rasa malu dan jangan mengcopy  karya orang lain