Subang – detikperistiwa.co.id
Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang menilai Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Subang terkesan tumpul dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan penindakan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga bermasalah dalam pengelolaan anggaran negara. GPI mempertanyakan keseriusan Inspektorat dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang dinilai urgent dan menyangkut kepentingan publik.
Ketua Umum PD GPI Kabupaten Subang, Diny Khoerudin, yang akrab disapa Pidi, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya tindak lanjut atas laporan dan aduan GPI, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran makanan dan minuman (mamin) bagi atlet cabang olahraga (cabor) yang mengikuti Porprov 2026, yang dikelola oleh Disparpora Kabupaten Subang. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Inspektorat karena menyangkut hak, kesejahteraan, dan kebutuhan para atlet serta pelatih.
“IRDA Subang ini entah kenapa setiap ada permasalahan urgent dan menyangkut OPD yang nakal selalu terkesan tumpul dalam penindakan. Terakhir, terkait laporan dan aduan kami mengenai anggaran mamin para atlet cabor yang bertanding di Porprov 2026, yang dikelola Disparpora Subang, kenapa belum ada penindakan sama sekali? Padahal persoalan ini harus segera diperiksa secara serius,” ungkap Pidi kepada media, Kamis (19/11/2026).
Pidi menduga terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi pelayanan yang diterima para atlet. Ia juga menyoroti informasi mengenai dana transportasi atau dukungan bagi atlet dan pelatih yang disebut mengalami pengurangan dengan alasan aturan tertentu. Menurutnya, setiap pengurangan maupun perubahan realisasi anggaran harus memiliki dasar hukum, mekanisme, serta transparansi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar alasan tanpa penjelasan terbuka.
GPI Subang mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Subang agar segera melakukan audit, pemeriksaan, dan evaluasi menyeluruh terhadap Disparpora Kabupaten Subang, termasuk memeriksa dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi kebutuhan atlet maupun pelatih. GPI menegaskan bahwa apabila ditemukan penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana.
Pidi menegaskan, GPI Kabupaten Subang tidak akan tinggal diam apabila aduan tersebut terus diabaikan. Pihaknya menyatakan akan mengonsolidasikan massa aksi dalam jumlah besar serta menembuskan laporan dan aduan kepada pemerintah pusat maupun instansi berwenang lainnya sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan atlet justru tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Jika Inspektorat tidak segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegas Pidi.
GPI Subang berharap Inspektorat Daerah Kabupaten Subang menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh OPD. Menurut GPI, pengawasan anggaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab untuk memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. GPI menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan komitmen dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik penyimpangan anggaran.(Yuyun.y)







