60 KK Warga Kali Aloh Menanti Kepastian Status Tanah, Dewan Diharapkan Fasilitasi Pertemuan Kedua dengan Dinas Terkait

Sidoarjo – detikperistiwa.co.id

Puluhan warga Dusun Kali Aloh, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, masih menantikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka tempati secara turun-temurun. Sedikitnya 60 kepala keluarga (KK) berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi konkret terkait status tanah dan tempat tinggal mereka.

Warga mengaku telah menempati lahan tersebut sejak zaman kakek buyut. Namun, hingga saat ini mereka belum memperoleh kepastian mengenai status kepemilikan maupun legalitas hak atas tanah yang ditempati.

Wayudi, selaku Ketua Rukun Warga (RW) setempat, menyampaikan harapannya agar anggota DPRD Sidoarjo, khususnya Komisi A dan Komisi C, kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga dengan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.

“Kami sangat berharap anggota dewan Komisi A dan Komisi C bisa membantu mempertemukan kembali warga dengan dinas terkait. Kami ingin ada kejelasan mengenai status tanah yang sudah ditempati masyarakat sejak zaman nenek moyang,” ungkap Wayudi.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Desa Kupang juga sangat dibutuhkan. Pemerintah desa diharapkan ikut membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pendataan, pengumpulan dokumen riwayat penguasaan tanah, serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan instansi pertanahan.

Wayudi juga berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Warga menginginkan adanya langkah nyata agar status tanah yang selama ini mereka tempati dapat memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Warga Berharap Ada Jalan Legalitas**

Persoalan tanah yang telah ditempati masyarakat selama puluhan tahun memang perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, lamanya seseorang menempati tanah negara tidak secara otomatis menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik.

Karena itu, warga berharap pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat penguasaan tanah, batas dan status kawasan, serta kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme pemberian hak atas tanah sesuai aturan yang berlaku.

Bagi sekitar 60 KK di Dusun Kali Aloh, kepastian hukum bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut perlindungan tempat tinggal, masa depan keluarga, dan ketenangan hidup generasi berikutnya.

Warga kini menantikan tindak lanjut DPRD Sidoarjo bersama Pemerintah Desa Kupang, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo agar persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai hukum.(Luqman arif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Budayakan. Rasa malu dan jangan mengcopy  karya orang lain