Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghadapi pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran menjelang akhir 2026. Hingga pertengahan November, realisasi belanja daerah masih tercatat sebesar 68,19 persen. Kondisi ini mendorong Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerja agar program yang telah direncanakan tidak tertunda hingga melewati tahun anggaran.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat evaluasi realisasi pendapatan, belanja, dan dana transfer APBD Perubahan 2026 yang dipimpin langsung Bupati di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Haerul menekankan pentingnya tanggung jawab pimpinan perangkat daerah dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran. Ia meminta OPD yang belum menunjukkan capaian sesuai target segera mengidentifikasi hambatan dan melakukan pembenahan di lingkungan kerja masing-masing.
Tidak hanya kepala OPD, para pejabat teknis seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, dan penanggung jawab kegiatan juga diminta meningkatkan koordinasi. Pembinaan terhadap unsur pelaksana dinilai perlu dilakukan agar tidak terjadi kendala yang menghambat penyelesaian program.
Pemerintah daerah menargetkan percepatan realisasi dapat dilakukan hingga 15 Desember 2026. Seluruh OPD juga diwajibkan menyiapkan laporan perkembangan kegiatan dan angka penyerapan anggaran untuk dibahas dalam evaluasi pada pekan pertama Desember.
Haerul mengingatkan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah merupakan instrumen pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kegiatan harus memiliki perencanaan, indikator, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian Bupati turut diarahkan pada penerapan aplikasi SIMATA. Ia meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan sistem tersebut secara maksimal melalui perencanaan yang lebih terukur. Inspektorat secara khusus didorong meningkatkan aktivitas pengawasan, memperkuat pembinaan, dan memperbaiki komunikasi dengan bidang-bidang yang menjadi bagian dari koordinasinya.
Sementara itu, gambaran kondisi keuangan daerah disampaikan Kepala BPKAD Lombok Timur, Muhammad Zaidar Rohman. Berdasarkan data yang tercatat dalam sistem hingga 17 November 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp2,771 triliun dari target Rp3,301 triliun atau setara 83,94 persen.
Meski demikian, persentase tersebut masih tertinggal dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 98,99 persen.
Tantangan lebih besar terlihat pada sektor belanja. Dari total anggaran Rp3,400 triliun, pemerintah daerah baru merealisasikan Rp2,318 triliun atau 68,19 persen. Salah satu penyebabnya adalah sejumlah program yang bersumber dari APBD Perubahan baru mulai dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
Di sisi pembiayaan, realisasi justru sudah melampaui rencana awal. Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp98,199 miliar tercatat terealisasi Rp99,834 miliar.
Zaidar menjelaskan bahwa data tersebut merupakan angka sementara berdasarkan pencatatan sistem. Perubahan masih berpeluang terjadi seiring berlangsungnya pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun. Ia berharap waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan seluruh capaian keuangan daerah.
Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusinya terhadap total pendapatan mencapai 17,32 persen. Penerimaan yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp479,730 miliar dari target Rp597,897 miliar atau sekitar 80,24 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis penerimaan, pajak daerah telah mencapai 81,18 persen, sedangkan retribusi daerah berada pada posisi 85,05 persen. Adapun pendapatan transfer tercatat terealisasi sebesar 84,78 persen.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap percepatan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Penyerapan anggaran tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga diharapkan berbanding lurus dengan manfaat program yang diterima masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah, kepala OPD, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD, direktur BLUD, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Lombok Timur.(red)







