Rapat Koordinasi Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2024
Pemalang Jawa Tengah 10 / 9 / 2024 Kabupaten Pemalang yang masuk diantara sekitar 35 wilayah Pemerintah tingkat Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawatengah pada bulan – bulan yang lalu menjadi trending topic nasional
Dengan kabar tentang kemiskinan ekstrim proses berjalannya waktu di bawah kepemimpinan H.Mansur Hidayat .ST.M.Ling ada perubahan lebih baik
Tampaknya hal ini masih di soroti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Provinsi Jawa Tengah dengan bukti adanya pihak Bappeda Provinsi Jawa Tengah datang ke Kabupaten Pemalang
Sekaligus melaksanakan acara ” Rapat Koordinasi Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ” yang di laksanakan pada tanggal 10 September 2024 pada sekitar pukul : 09 : 30 WIB. sampai dengan pukul : 13 : 30 WIB
Berlokasi di Pendopo Kabupaten Pemalang yang masuk di lingkungan Pemda Kabupaten Pemalang dekat dengan Alun- alun Pemalang
Banyak yang mengikuti acara ini , diantaranya :
1.Heriyanto Sekretaris Daerah ( Setda ) Kabupaten Pemalang narasumber 2.Drs.Moh.Sidik Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang narasumber
3.Drs.Johan Hadiyanto.M.Si.Kepala Bidang ( Kabid ) : Pemerintahan , Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah narasumber
4.Teguh Iman Santoso .S.Si.M.Si. Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Pemalang narasumber
5.Ibnu Hiban.S.Sos. perwakilan dari PT.Citra Muda Indo Consultant narasumber
6.Kepala Desa dan Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang ( 223 desa dan kelurahan ) atau perwakilan
7.Camat yang ada dibwilayah Kabupaten Pemalang ( 14 camat ) atau perwakilannya
Setelah selesai pembacaan do ‘ a pembuka dan menyanyikan lagu kebangsaan ” Indonesia Raya ” secara serentak
Heriyanto Sekda Pemalang memberikan kata sambutan serta meresmikan acara
Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Drs.Moh.Sidik Kepala Bappeda Pemalang dalam kata sambutannya , menjelaskan ” angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sesuai data dari Badan Pusat Statistik adalah : 14, 29 prosen ( data merupakan hasil Susenas pada bulan Maret 2024 ) menurun 0, 11 prosen dibanding dengan tahun 2023 sebesar 15, 03 prosen angka kemiskinan dihitung oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yaitu : diukur dari sisi pengeluaran.
Penduduk miskin adalah : penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan Rp.493.593. per kapita per bulan untuk wilayah Kabupaten Pemalang
Dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pemalang terus kami lakukan langkah Konvergensi dan sinkronisasi program kegiatan
sebagai strategi penurunan kemiskinan dengan melibatkan lintas sektor ” pungkas ucap Kepala Bappeda Pemalang
Lalu penjelasan materi rapat koordinasi kemiskinan Kabupaten Pemalang termasuk strategi penurunan kemiskinan menggunakan 3 pendekatan yang diterangkan oleh : Kabid.Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Dalam penjelasannya , Johan menyampaikan ” ada 3 langkah atau bisa kita sebut itu adalah strategi penurunan kemiskinan , antara lain :
1.Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin .strategi ini telah terselenggarakan melalui program Bantuan Sosial ( Bansos ) dan Jaminan sosial ( jamsos) yaitu :
A.Bantuan sosial , seperti : Bantuan Siswa Miskin ( BSM )
B.Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan ( Jamkes )
C.Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti :
* Lansia ( Lanjut Usia )
* Anak penyandang disabilitas
D.Bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial lainnya , yang berasal dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi dan turun sampai ke Pemerintah Kabupaten / Kota
2.Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan usaha mikro yang bisa menjadi faktor penguatan ekonomi serta Pemerintah Kabupaten membuka kesempatan berkarya diantaranya :
A.peningkatan akses pekerjaan untuk masyarakat :
* Program Padat Karya khususnya untuk kelompok masyarakat miskin
* Program Vokasi dan Pelatihan Ketrampilan ( Skill ) untuk masyarakat miskin
* Pinjaman modal usaha khusus masyarakat miskin serta pelatihan di bidang pengolahan lahan
* Penjaminan untuk para pengusaha mikro dan pelatihan pengembangan usaha
3.Meminimalisir wilayah berpotensi menjadi Kantong Kemiskinan , melalaui sinergitas kebijakan peningkatan produktivitas SDM masyarakat miskin , diantaranya :
* Pemenuhan di bidang : infrastruktur , bidang pendidikan , bidang kesehatan dan sanitasi baik serta air bersih layak dikonsumsi khususnya untuk masyarakat miskin
* Peningkatan konektivitas yang baik antar wilayah Pemerintah Kabupaten pembangunan dan peningkatan sarana transportasi darat , laut yang baik karena bisa memperlancar di segala bidang.
Sekiranya sampai disini dan selanjutnya saya tunggu respon balik dari semua yang hadir disini , atau dalam artian semua peserta yang hadir disini menyimak dan bisa ajukan pertanyaan ” pungkas ucap Johan Hadiyanto
Pada acara ini ada juga sesi tanya jawab kepada para narasumber .
Sumber Penulis : ( Ramsus )
(Mujihartono Kaperwil Jateng)
