Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Ketua IWOI Aceh Dimas Khs .Amf ,minta dengan tegas kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, hingga desa atau gampong agar mencatat atau mendata masyarakat yang menerima bantuan, benar benar mendata secara langsung turun ke lokasi, bukan hanya sekedar menunggu hasil data dari panitia desa atau gampong, yang selama ini masih banyak terjadi di beberapa kabupaten kota, khususnya provinsi Aceh. 07/01/2024.
Dalam siaran pers Ketua IWOI Aceh Dimas KHS AMF mengatakan, minggu 7 Januari 2024, saya merasakan gerah dan harus menyampaikan ini kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga di kecamatan dan desa/gampong yang ada di seluruh indonesia khususnya provinsi Aceh, karena kita melihat dan juga mendata, ternyata yang selama ini disalurkan oleh pemerintah, apapun itu jenis bantuannya hampir semua tidak tepat pada sasaran, baik itu jenis bantuan PKH, BLT, BPNT, Beras Raskin hingga Bantuan Rumah Dhuafa, ini hampir rata tidak tepat pada sasaran, justru masyarakat yang layak dibantu tapi tak tersentuh oleh pemerintah, entah dimana salahnya sewaktu pendataan, itu hanya Allah SWT dan para pendata yang tau, yang jelas yang menerima bantuan apapun itu jenisnya semuanya hampir rata tidak tepat pada sasaran.
“Seharusnya pemerintah pusat atau yang mewakili, baik dari kementrian maupun irjen atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, turun langsung ke lokasi dan data masyarakat, tapi harus benar benar di data, bukan cuma hanya sekedar di data, di dua kabupaten kota sudah kita investigasi ternyata masih banyak masyarakat yang tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah apapun itu jenisnya, masyarakat yang saya maksud adalah masyarakat yang benar benar membutuhkan yaitu masyarakat dhuafa, yang jelas taraf ekonominya lemah dibawah rata rata, jangankan untuk membangun rumah, untuk menyewa rumah saja mereka tidak sanggup, harus menumpang atau mencari rumah rumah yang kosong yang tidak layak lagi di huni, saya bisa membuktikan, karena data ada sama kita dan apalagi terkait bantuan rumah dhuafa, ini yang kita benar benar bingung, kok yang dapat bantuan rumah orang yang mampu, bahkan ada yang ASN, bahkan ada rumah yang dibangun yang dimana didalam lokasi tersebut tidak bisa dibangun rumah dhuafa, karena lokasi yang dibangun adalah untuk para ASN dulu PNS (perumahan), yang mana itu sudah ada prosedur dan persyaratan, bukankah yang menerima bantuan dhuafa adalah masyarakat yang tidak mampu menyewa apalagi untuk membangun rumah, ini yang kita lihat dan bukan cuma itu saja, PKH, BLT, BPNT, Raskin dan jenis yang lainnya juga tidak tepat pada sasaran”, lanjut Ketua IWOI aceh Dimas KHS AMF.
Ini sudah tidak sesuai lagi dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan pasal 34 UUD 1945, yang mana berbunyi fakir miskin dan anak anak terlantar di pelihara atau di asuh oleh negara, kalau seperti ini sama dengan kita belum merdeka, berarti kita masih dijajah oleh bangsa sendiri, kenapa saya bilang seperti itu karena kita bisa melihat bentuk keadilan sosial tidak ada dan bantuan tidak tepat pada sasaran, pungkas Dimas KHS AMF.
“Saya harap kepada pemerintah lakukanlah sesuai dengan sila ke 5 dan pasal 34 UUD 1945, jika itu dilakukan saya yakin negara kita, khususnya provinsi Aceh tarif hidup merata dan masyarakatnya sejahtera, juga kriminal, apapun jenisnya sudah berkurang atau tidak ada lagi, ini sampai kapanpun atas nama rakyat Indonesia saya tidak akan pernah berdiam diri, saya terus berkoar dan terus berkoar demi keadilan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh, ucap Ketua IWOI Aceh.
Jadi saya mengajak rekan rekan seprofesi untuk terus menyuarakan, terus berjuang demi keadilan di negara Republik indonesia khususnya di provinsi Aceh, jangan pernah takut, jangan pernah di tutup tutupi, ini realita dan fakta bukan hoaks, jadi tidak perlu kita harus takut walaupun nyawa taruhannya, ini pesan saya terhadap rekan rekan seprofesi, khususnya pengurus IWO Indonesia dan komunitas pers yang lainnya serta para aktivis, saya yakin para penguasa penguasa mereka sebenarnya tau, tapi seperti pura pura tidak tau atau menutup mata dan menutup telinga, saya sangat berharap kepada seluruh pemerintah dan para penguasa datalah masyarakat seusai dengan realita dan fakta bukan cuma hanya sekedar menunggu data yang sama sekali data itu tidak valid, saya harap turun ke lapangan, jangan menunggu data dari desa atau gampong, ini saya sampaikan kepada dinas terkait khususnya, baik dinas sosial, BPM, dan juga PU Perkim Aceh serta baitulmal, datalah dan bantulah sesuai dengan realita dan fakta, anda boleh selamat di dunia tapi tidak di akhirat, maka terbukalah hati nurani anda, masih banyak kaum dhuafa yang benar benar membutuhkan bantuan apapun itu jenisnya, mereka sampai hari ini belum menerima bantuan apapun, ini realita dan fakta bukan hoaks”, tutup Ketua IWOI Dimas KHS AMF yang biasa disapa Bejo.
Korlip Aceh/dp.co.id.
