Langsa – detikperistiwa.co.id
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Korban Banjir Kota Langsa yang berlangsung pada Kamis (30/4/2026) menyisakan satu momen yang menyita perhatian publik. Seorang ibu rumah tangga secara terbuka meluapkan kekesalannya terhadap akun media sosial Wajah Langsa.
“Wajah Langsa” yang dinilai kerap menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait bantuan pemerintah seperti jaminan hidup (jadup) dan bantuan rehabilitasi rumah.
Dalam orasinya, emak-emak tersebut menuding akun tersebut lebih sering menyajikan informasi yang cenderung membela pemerintah ketimbang menyuarakan kondisi riil masyarakat. Ia menilai narasi yang dibangun kerap bertolak belakang dengan fakta yang dirasakan warga penerima bantuan.
“Yang kami alami di lapangan tidak seperti yang diberitakan. Kami justru merasa informasi yang disampaikan itu menutupi kenyataan,” ujarnya dengan nada kecewa di tengah kerumunan massa aksi.
Kritik terhadap akun tersebut bukan kali pertama mencuat. Beberapa waktu lalu, seorang wartawan di Langsa juga sempat menyampaikan keberatan terkait arus informasi yang dinilai tidak sehat. Ia menyoroti bagaimana sejumlah informasi terkait kebijakan dan kondisi daerah justru lebih cepat beredar melalui akun tersebut dibandingkan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Langsa.
Namun, tanggapan berbeda datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Langsa yang menilai fenomena tersebut sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya, tingginya jumlah pengikut akun tersebut menjadi salah satu faktor efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa penyebaran informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, bahkan dapat memperkeruh situasi, terutama dalam isu sensitif seperti bantuan sosial.
Pengamat komunikasi publik menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperkuat kanal informasi resmi agar tidak terjadi distorsi informasi di ruang publik. Selain itu, kolaborasi dengan media yang kredibel dinilai lebih tepat dibandingkan mengandalkan akun tidak resmi yang belum tentu memiliki standar verifikasi yang jelas.
Aksi demonstrasi tersebut sekaligus menjadi refleksi atas pentingnya transparansi dan akurasi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Warga berharap pemerintah dapat lebih responsif serta memastikan bahwa setiap informasi yang beredar benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.
(Timredaksi)
