Makassar, detikperistiwa.co.id – Kinerja fiskal tahun 2025 di wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dinilai tetap solid dan adaptif di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik.
Hal itu tercermin dari capaian pendapatan negara yang mencapai Rp 15,7 triliun atau 92,52 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel, Djaka Kusmartata, menyebut capaian tersebut menunjukkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan penerimaan negara.
“Pendapatan negara tetap solid. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung, dengan kontribusi PPh dan PPN mencapai Rp 10,2 triliun,” ujar Djaka, Senin (26/01/2026).
Selain perpajakan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Penerimaan BLU tercatat mendominasi PNBP dengan nilai mencapai Rp 2,48 triliun.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 54,09 triliun atau 95,61 persen dari pagu. Djaka menegaskan belanja tersebut diarahkan secara produktif dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Belanja negara terus difokuskan untuk menjaga daya beli, memperkuat layanan publik, serta memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata,” jelas Djaka.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga terealisasi tinggi, mencapai Rp 31,27 triliun atau 97,42 persen. Penyaluran tersebut didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 21,05 triliun, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 16,83 triliun dengan subsidi bunga Rp 1,52 triliun. Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar berada di Kabupaten Bone.
“Ini menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah,” kata Djaka.
Djaka juga menyoroti berbagai program prioritas pemerintah yang telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,48 juta penerima, pendirian 1.225 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP sebanyak 23.255 unit rumah senilai Rp 2,90 triliun, hingga penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 3,43 triliun.
Selain itu, realisasi pembangunan 16 Sekolah Rakyat turut memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Berbagai program ini menunjukkan APBN tidak hanya bekerja sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat pemerataan dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Djaka Kusmartata.
Menutup tahun anggaran 2025, Djaka menilai APBN telah terbukti responsif dan berpihak pada rakyat.
“Dengan fondasi fiskal yang semakin kuat serta sinergi pusat dan daerah yang terus terjaga, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di tahun berikutnya,” Pungkas Djaka Kusmartata.
Niar Ch
