Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur — Terhambatnya distribusi blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kembali berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi tersebut memaksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengambil langkah pengetatan penerbitan KTP fisik.
Kepala Dukcapil Lombok Timur, Farihin, mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan daerah dan suplai dari pemerintah pusat masih menjadi persoalan utama. Setiap memasuki awal tahun, kondisi serupa hampir selalu terulang.
“Kami tidak punya kewenangan produksi. Ketika pasokan minim, pelayanan otomatis harus diatur ulang,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Dalam situasi tersebut, Dukcapil hanya melayani pencetakan KTP-el bagi masyarakat dengan kebutuhan mendesak. Warga yang membutuhkan dokumen identitas untuk layanan kesehatan, pendaftaran pendidikan, maupun proses seleksi institusi negara menjadi prioritas utama.
Tekanan layanan juga diperparah oleh meningkatnya permohonan perubahan data kependudukan. Pembaruan elemen identitas secara massal membuat permintaan cetak ulang KTP-el terus meningkat, sementara ketersediaan blangko tidak sebanding.
Sebagai langkah adaptif, Dukcapil Lombok Timur mempercepat pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif KTP fisik. Identitas berbasis aplikasi ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada blangko.
“IKD lebih aman, efisien, dan tidak membutuhkan pencetakan. Secara legal, fungsinya setara dengan KTP elektronik,” jelas Farihin.
Meski demikian, implementasi IKD masih menemui hambatan di lapangan. Sejumlah lembaga pelayanan publik, khususnya sektor perbankan, belum sepenuhnya menerima identitas digital sebagai dokumen resmi.
Farihin berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan yang mengikat seluruh instansi agar mengakui IKD. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pasokan blangko KTP-el akan kembali lancar pada Februari 2026.
Sementara itu, Dukcapil Lombok Timur terus menggencarkan sosialisasi dan pendampingan aktivasi IKD. Hingga saat ini, tingkat penggunaan identitas digital di daerah tersebut masih berada di bawah lima persen.(win)
