Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur — Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperjuangkan nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan Bupati H. Haerul Warisin saat menghadiri kegiatan Halal bi Halal bersama PPPK paruh waktu, Senin (30/3/2026). Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serbaguna Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia.
Di hadapan para pegawai, Bupati menilai kegiatan silaturahmi ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi secara langsung. Ia mengapresiasi kekompakan para PPPK yang mampu menghadirkan forum komunikasi yang positif.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah harapan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Menanggapi hal itu, Bupati memastikan dirinya tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah konkret dengan menjalin komunikasi langsung ke tingkat pusat, termasuk menemui pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut membutuhkan upaya serius agar para pegawai memperoleh kepastian status dan masa depan yang lebih jelas.
Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga integritas di lingkungan birokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik pungutan liar dalam proses administrasi kepegawaian, karena seluruh layanan tersebut merupakan hak ASN yang tidak boleh diperjualbelikan.
Dalam arahannya, Bupati turut memberikan dorongan moral kepada para pegawai agar terus bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ia mengajak seluruh ASN untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Selain membahas isu kepegawaian, Bupati juga menyinggung program strategis daerah, salah satunya rencana pembangunan sekolah unggulan dengan nilai investasi mencapai Rp245 miliar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak generasi unggul di Lombok Timur.
Sementara itu, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Bambang Sakra, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa status yang telah diberikan saat ini membawa kebahagiaan bagi para pegawai.
Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah dapat terus mengupayakan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2026, sebagai bentuk kepastian dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan.(win)
