Bireuen – detikperistiwa.co.id
Peluang pembangunan besar di Kabupaten Bireuen kembali tersendat. Hingga kini, pemerintah daerah belum menyiapkan dokumen Detail Engineering Design (DED) yang menjadi syarat utama agar dana dari pemerintah pusat dapat dikucurkan.
Anggota DPR RI asal Dapil II Aceh, H. Ruslan M. Daud, menyebut banyak usulan masyarakat yang telah ia perjuangkan di tingkat pusat tidak dapat ditindaklanjuti karena Pemkab Bireuen belum memiliki DED sebagai dasar teknis perencanaan.
Dalam pertemuan dengan wartawan di Meuligoe Residence, Cot Gapu, Minggu (19/10/2025), Ruslan menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengambil langkah nyata.
“Kalau DED tidak ada, bagaimana dana pusat bisa turun? Cukup alokasikan sekitar satu miliar rupiah untuk DED, supaya kita bisa membawa pulang ratusan miliar ke Bireuen,” ujarnya.
Ruslan mencontohkan langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyiapkan DED untuk proyek batu pemecah ombak di Seunuddon. Menurutnya, inisiatif seperti itu perlu dicontoh oleh kepala daerah lain agar pembangunan tidak terus tertunda.
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyampaikan kritik keras terhadap Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam membangun daerah.
“Kalau DED saja belum siap, bagaimana mau bicara pembangunan? Ini bukan soal administrasi, tapi soal tanggung jawab terhadap nasib rakyat,” tegas Arizal.
Ia menilai, keterlambatan penyusunan DED menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemkab Bireuen. Padahal, dokumen tersebut menjadi pintu utama bagi masuknya bantuan pembangunan dari pusat.
“Rakyat sudah terlalu lama menunggu janji. Kalau Pemkab terus lamban, yang rugi masyarakat kecil. Ini saatnya pemerintah bergerak, bukan mencari alasan,” katanya.
Arizal juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas akan terus mengawal kebijakan daerah dan menyuarakan kepentingan masyarakat agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
“Kami tidak akan diam. Jika pemerintah abai, kami akan terus mengingatkan. Karena diam di tengah penderitaan rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah,” ujarnya.
Ruslan M. Daud dan Arizal Mahdi sama-sama berharap agar Bupati Bireuen segera mengambil langkah nyata. Mereka menilai, koordinasi yang kuat antara daerah dan perwakilan rakyat di pusat menjadi kunci agar dana pembangunan tidak terus terhenti di meja birokrasi.
“Banyak orang Aceh di kementerian yang siap membantu. Tapi kalau daerah sendiri tidak siap dengan perencanaan, kesempatan itu akan hilang,” tutup Ruslan.
#Bireuen #RuslanMDaud #ArizalMahdi #RelawanPeduliRakyatLintasBatas #BupatiBireuen #PembangunanDaerah #InfrastrukturAceh
Detik Peristiwa
