Rakyat Lagi Susah, Diskominfo Pemalang Disorot Usai Anggaran Rp36 Juta untuk Vlog Terungkap
Pemalang, Jawa Tengah – Rencana anggaran sebesar Rp36 juta untuk pembuatan video vlog oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang memicu polemik di tengah masyarakat. Informasi tersebut pertama kali ramai diperbincangkan setelah beredar di media sosial melalui akun X X (Twitter) @Jateng_Twit, yang kemudian memantik kritik warganet.
Anggaran tersebut diketahui dialokasikan untuk 15 video vlog, yang berarti sekitar Rp2,4 juta per video. Meski pihak dinas telah memberikan klarifikasi, publik tetap mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih berat.
Klarifikasi Kepala Diskominfo
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswati, menjelaskan bahwa biaya tersebut digunakan untuk produksi konten promosi kegiatan daerah.
Menurutnya, pembuatan vlog melibatkan beberapa tahapan seperti:
Konsep kreatif
Proses pengambilan gambar
Editing video
Publikasi digital
Konten tersebut rencananya digunakan untuk mempromosikan berbagai agenda daerah, termasuk kegiatan budaya seperti Festival Wong Gunung.
Namun ia menegaskan bahwa program tersebut belum dilaksanakan dan masih dalam tahap evaluasi setelah munculnya kritik publik.
Kritik Publik: Prioritas Anggaran Dipertanyakan
Meski nilai Rp2,4 juta per video dinilai sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam standar pengadaan pemerintah, sejumlah warga menilai penggunaan anggaran tersebut kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Seorang warga Pemalang yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa dana sebesar itu bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kalau Rp36 juta itu dipakai untuk bantuan modal UMKM atau bantuan sembako bagi warga yang kesulitan, manfaatnya akan lebih langsung terasa daripada hanya jadi video di media sosial.”
Kritik yang muncul di masyarakat antara lain menyangkut beberapa hal:
1. Efektivitas Promosi
Publik mempertanyakan apakah video vlog tersebut benar-benar mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, atau sekadar menjadi konten promosi instansi.
2. Skala Prioritas APBD
Di tengah kebutuhan pembangunan desa, infrastruktur, dan pelayanan publik, pengeluaran untuk produksi konten dinilai sebagian warga belum menjadi prioritas utama.
3. Transparansi Anggaran
Kasus ini juga menyoroti pola klarifikasi yang muncul setelah isu viral, yang dinilai menunjukkan perlunya peningkatan transparansi sejak awal proses perencanaan anggaran.
Sorotan Media Sosial
Perdebatan di media sosial terus berkembang sejak informasi ini muncul di X (Twitter). Sebagian pengguna menilai biaya tersebut masih wajar untuk produksi video, sementara lainnya menilai pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Topik ini juga menjadi bahan diskusi di sejumlah forum publik dan media lokal.
Pemkab Diminta Evaluasi
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai polemik ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan komunikasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang:
apakah program pembuatan vlog tetap dijalankan sebagai bagian promosi daerah, atau dilakukan penyesuaian prioritas anggaran.
Breaking News akan terus diperbarui seiring perkembangan informasi terbaru.
Rakyat Lagi Susah, Diskominfo Pemalang Malah Mau “Hamburkan” Rp36 Juta Buat Vlog: Cuma 2,4 Juta Per Video?
PEMALANG, Warta Desa. – Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik warga kecil, kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang mendadak jadi sorotan pedas. Pasalnya, anggaran sebesar Rp36 juta untuk jasa pembuatan video vlog bocor ke publik melalui akun media sosial X @Jateng_Twit dan memicu kemarahan warganet.
Meski Kepala Diskominfo Pemalang, Dian Ika Siswati, buru-buru mengklarifikasi bahwa anggaran itu untuk 15 video (setara Rp2,4 juta per video), pembelaan ini dirasa kurang “sreg” di hati rakyat yang sehari-harinya harus memutar otak demi sesuap nasi.
Vlog Tematik vs Urusan Perut
Pihak Diskominfo berdalih bahwa anggaran tersebut wajar karena melibatkan proses kreatif, ide, dan editing untuk mempromosikan acara seperti Festival Wong Gunung. Namun, bagi pedagang pasar atau buruh tani di Pemalang, alasan “kreativitas” ini terasa sangat jauh dari kebutuhan mendesak mereka.
“Uang Rp36 juta itu kalau dibelikan beras atau bantuan modal usaha buat UMKM yang lagi megap-megap, manfaatnya jauh lebih terasa daripada cuma jadi video yang lewat beberapa detik di feed media sosial,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Urgensi yang Dipertanyakan
Dalam konferensi pers di Radio Swara Widuri, Selasa (31/3/2026), Dian Ika menyatakan kegiatan ini “belum dilaksanakan dan akan ditinjau ulang.” Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru: Jika memang anggaran itu penting dan mendesak untuk rakyat, kenapa harus menunggu viral baru dievaluasi?
Beberapa poin yang menjadi kritik tajam dari sudut pandang akar rumput antara lain:Efektivitas Promosi: Apakah 15 video vlog tersebut benar-benar akan mendatangkan dampak ekonomi langsung bagi warga, atau hanya sekadar pemanis citra instansi? Prioritas APBD: Di saat infrastruktur desa atau pelayanan publik masih butuh banyak sentuhan, anggaran puluhan juta untuk "konten" dianggap sebagai pemborosan yang tidak peka zaman. Transparansi Pasca-Viral: Pola "klarifikasi setelah viral" menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap efisiensi anggaran masih lemah.
Jangan Sekadar Gimmick Kreativitas
Masyarakat kini semakin cerdas. Alasan bahwa harga Rp2,4 juta per video sudah sesuai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak lantas membuat publik maklum. Rakyat menuntut agar setiap rupiah dari APBD—yang notabene adalah uang pajak mereka—digunakan untuk program yang menyentuh langsung urusan dapur dan kesejahteraan.
Kini, bola panas ada di tangan Pemkab Pemalang. Apakah rencana vlog ini tetap dipaksakan jalan dengan alasan “promosi daerah”, ataukah anggaran tersebut akan dialihkan untuk program yang lebih membumi dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil?
Catatan Kritis:
Transparansi bukan hanya soal menjelaskan angka setelah diprotes, tapi soal kebijakan yang sejak awal memiliki empati terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya.
Editorial : Kaperwil Jateng
Oleh : Tim Detikperistiwa.co.id
