Jakarta – detikperistiwa.co.id
Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Junita Rebekka Marbun, SH, MAP, menghadiri rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, pada Kamis, 31 Juli 2025, di ruang kerja Menteri PKP. Pertemuan ini membahas percepatan pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah, termasuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wabup Humbahas didampingi Kepala Dinas PKP Humbahas, Anggiat Simanullang, ST, dan Kepala Bidang Perumahan. Hadir pula Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Tapanuli Raya, di antaranya Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar P. Hutabarat, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST, dan Bupati Toba Effendi Napitupulu, SE.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi ini sangat penting agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai, termasuk melalui optimalisasi APBD, Dana Desa, dan kontribusi swasta lewat program CSR.
“Untuk tahun 2025, kita sudah mengalokasikan anggaran bagi penanganan RTLH di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya),” ujar Maruarar.
Menanggapi itu, Wabup Junita Rebekka Marbun menyampaikan permohonan agar alokasi anggaran RTLH untuk Kabupaten Humbahas dapat ditingkatkan pada tahun 2026. Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 5.870 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Humbahas.
“Kami berharap perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, karena kebutuhan di lapangan cukup mendesak,” ujar Wabup Humbahas.
Program BSPS menjadi harapan besar bagi masyarakat miskin di daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
detikperistiwa.co.id
L. Tampubolon
