Detikperistiwa.co.id
Jember |Jatim | Abdul Fathul Halim Ketua LSM Nusantara hari Senin tanggal 1 juli 2024 dimintai tambahan keterangan oleh Penyidik Polres Jember atas dugaan tindak pidana Korupsi Forum CSR yang diketuai oknum Dirut PDAM.
” Iya Senin jam 09.00, saya dimintai tambahan data atas dugaan korupsi dengan Dalih Forum CSR” kata Fathul.
Sebelumnya LSM Nusantara melaporkan dugaan korupsi dengan dalih pengepulan dana dari perusahaan dengan dalih CSR (Corporate Sosial Responsibility).
Anggaran BUMD adalah perahan penguasa seringkali menjadi guyonan di warung kopi. Konfirmasi ke pihak pelapor LSM Nusantara, sang Ketua mengonfirnasi hal tersebut dan meskipun investigasinya belum sempurna namun dia meyakini indikasi-indikasi yang sudah dicurigai sejak lama sedikit demi sedikit menemukan arahnya.
“Ada dugaan penggantian Direktur dan Dewas adalah diduga untuk memuluskan praktek kolusi sistemik yang tujuannya adalah keuntungan pihak-pihak di seputaran kekuasaan. Eman sekali, BUMD yang bisa untuk mensejahterakan rakyat justru jadi sapi perahan kekuasaan. Miris loh.” lebih lanjut Abdul Fathul Halim mengungkapkan dugaan praktek culas diantaranya adalah diduga rekanan yang harus dapat rekomendasi melalui dewas sehingga pengadaan barang jasa di lingkup Perumdam terindikasi sarat kolusi korupsi dan nepotisme.
Belum lagi tugas lain Direktur Perumdam itu Ketua forum CSR yang digawangi oleh HS selaku Bupati Jember.
“Entah apa maksudnya tapi Forum CSR iini apa sudah sesuai Perda CSR nomer 6 tahun 2015. Pengelolaannya tidak jelas bisa-bisa malah melanggar aturan pengelolaan keuangan pemda soalnya tidak pernah di catat di pendapatan daerah. Siapa yang ngawasi. Jangan-jangan jadi ajang bancakan. Siapa Penggagasnya. SK nya SK bupati. Pastinya yang ngeluarkan SK wajib tanggung jawab’, ” ujar Fathul
Munculnya banyak hal yang tidak sedap di seputaran kekuasaan bukan kali ini saja, LSM Nusantara aktif melakukan investigasi kasus-kasus dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember dan apabila sudah meyakini adanya indikasi segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
“Ini sudah jadi kewajiban warga negara, ” pungkasnya. (Tim)
