Jatam Soroti Konsesi PT THL dalam Peta Banjir Aceh, Arizal Mahdi Minta Pemerintah Perkuat Pengawasan Lingkungan
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) merilis analisis terbaru mengenai penyebab banjir besar yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh. Dalam pemaparannya, Jatam menunjukkan bahwa area terdampak banjir berada di sekitar kawasan konsesi hutan yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari (THL), sebuah perusahaan yang diketahui memiliki areal Hutan Tanaman Industri (HTI) di beberapa wilayah Aceh.
Menurut data Jatam, konsesi PT THL mencakup sekitar 97 ribu hektare di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Wilayah tersebut bersinggungan dengan puluhan izin tambang minerba, HTI, HPH, serta perkebunan besar yang dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan melemahkan fungsi kawasan hulu sebagai penyangga air.
Dalam keterangan melalui akun X resmi mereka, Jatam menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem yang turun pada akhir November menimpa daerah-daerah yang telah mengalami tekanan ekologis. Kondisi ini membuat air tidak lagi terserap secara optimal oleh hutan dan tanah, sehingga mengalir deras ke pemukiman warga dan memicu banjir bandang yang menghancurkan ribuan rumah serta memaksa puluhan ribu penduduk mengungsi.
Peta yang dipublikasikan Jatam menunjukkan sejumlah kabupaten dengan dampak paling berat, seperti Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, hingga Aceh Selatan, yang kini telah menetapkan status siaga darurat. Meskipun laporan resmi menyebut banjir terjadi akibat luapan sungai setelah hujan lebat, Jatam menambahkan bahwa faktor ekologis di wilayah hulu sudah lama mengalami degradasi akibat berbagai izin konsesi.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah Linge di Aceh Tengah, tempat PT THL mengelola hampir 100 ribu hektare lahan. Warga setempat selama ini telah menyampaikan kekhawatiran bahwa perubahan bentang alam di kawasan tersebut berdampak pada ruang hidup masyarakat dan ekosistem sekitar.
Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyampaikan bahwa persoalan banjir di Aceh seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola lingkungan, khususnya di kawasan hulu yang berperan penting dalam mencegah bencana. Ia menekankan bahwa perlindungan hutan dan pengawasan konsesi harus menjadi prioritas agar masyarakat hilir tidak terus menjadi korban.
Arizal juga mengingatkan bahwa penanganan bencana semestinya tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keselamatan warga. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat serta lembaga independen agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar masalah.
Dalam analisanya, Jatam menyimpulkan bahwa bencana di Aceh merupakan gabungan antara curah hujan ekstrem dan tekanan ekologis berlapis di kawasan hulu, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Detik Peristiwa
