Jakarta, detikperistiwa.co.id– Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak puluhan pakar, praktisi, akademisi, hingga pemerhati kepolisian untuk memberikan masukan terkait percepatan reformasi Polri. Masukan itu dibahas dalam Rapat Akselerasi Transformasi Polri yang digelar di ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).
Rapat ini dihadiri sejumlah tokoh lintas bidang, mulai dari purnawirawan polisi, peneliti, pakar hukum dan HAM, praktisi komunikasi, hingga kalangan kepemudaan dan budayawan.
Kapolri menegaskan bahwa pembentukan Tim Akselerasi Transformasi Polri merupakan langkah proaktif untuk mendukung Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
“Tim ini kami bentuk untuk membantu Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI, serta sebagai jembatan komunikasi antara tim tersebut dengan Polri,” ujar Listyo.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai kalangan penting agar arah transformasi kepolisian dapat lebih adaptif, humanis, serta sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
“Masukan dari para pakar, pemerhati, hingga tokoh publik akan menjadi fondasi penting dalam menyusun strategi perubahan. Polri harus menjadi organisasi yang profesional, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat,” kata dia.
Sejumlah tokoh hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi Djunisanyoto, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, serta pakar hukum Prof. Dr. Hermawan Sulistyo. Dari kalangan akademisi dan peneliti, hadir Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, Dr. Pratama Dahlian Persadha, hingga Prof. Eva Achjani Zulfa.
Selain itu, rapat juga diikuti praktisi komunikasi publik seperti Rustika Herlambang dan Alfito Deannova Ginting, tokoh kepemudaan Lintang Suryaningtyas, serta pemerhati hukum dan HAM seperti Hendardi, Poengky Indarti, dan Dr. Ninik Rahayu.
Pakar komunikasi publik Rustika Herlambang menilai langkah Kapolri melibatkan banyak pihak menunjukkan keterbukaan institusi kepolisian terhadap kritik dan saran.
“Ruang dialog seperti ini penting agar reformasi Polri tidak berjalan satu arah, tetapi benar-benar menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, pemerhati kepolisian Bambang Rukminto menekankan bahwa reformasi Polri harus berorientasi pada pelayanan publik.
“Masyarakat menunggu perubahan nyata, khususnya dalam hal transparansi penegakan hukum dan peningkatan kepercayaan publik,” ujarnya.
Kapolri memastikan, seluruh masukan yang dihimpun dari rapat tersebut akan menjadi bahan penting bagi tim internal maupun eksternal Polri dalam merumuskan rekomendasi untuk Komite Reformasi Polri.
“Ini bukan sekadar forum diskusi, tapi langkah awal untuk memastikan bahwa Polri benar-benar berubah ke arah yang lebih baik. Transformasi ini harus menyentuh aspek struktural, kultural, dan instrumental,” kata Listyo.
Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri bukan hanya tanggung jawab internal kepolisian, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari berbagai kalangan.
“Polri hadir untuk masyarakat. Maka perubahan ini harus didasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat,” tegasnya.
Dengan dukungan para pakar lintas disiplin, Kapolri berharap Komite Reformasi Polri nantinya dapat bekerja lebih efektif, objektif, dan membawa institusi kepolisian ke arah yang lebih profesional, akuntabel, serta humanis.
