Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa jika kedudukan Polri berada di bawah kementerian justru akan melemahkan Polri,

INDONESIA UPDATE
BDS Alliance
Senin, 26 Januari 2026

POLITIK

1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa jika kedudukan Polri berada di bawah kementerian justru akan melemahkan Polri, Negara, dan Presiden. Pendapat Listyo tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR, hari ini. Penempatan Polri di bawah kementerian menjadi wacana yang dibahas Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Komisi ini akan membuat rekomendasi untuk perbaikan institusi Polri yang dinilai buruk dalam penanganan unjuk rasa Agustus-September 2025, yang menewaskan 12 orang.

Listyo menyebut, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan amanat Reformasi 1998, yang menuntut pemisahan Polri dengan TNI. Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui Rikwanto menyatakan dukungan Polri tetap berada di bawah Presiden. Sikap serupa juga disuarakan Fraksi PDIP melalui Safaruddin. Bahkan ia mendukung pemilihan Kapolri tetap melalui Komisi III DPR.

2. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto melontarkan sinyal bahwa salah satu pimpinan Komisi I DPR akan berpindah posisi ke kabinet Presiden Prabowo. Utut menyampaikan kode itu saat membuka rapat tertutup Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hari ini.

Orang yang dimaksud Utut adalah Budisatrio Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR. Ia adalah adik Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia.

3. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui keputusan No. 7 Tahun 2026 yang dikeluarkan pekan lalu, membatasi satu orang maksimal hanya bisa memiliki 3 nomor telepon seluler. Selain itu, verifikasi registrasi kartu seluler baru, harus menggunakan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah. Alasan penerapan aturan baru adalah untuk mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang menjadi celah penipuan digital dan kejahatan siber.

EKONOMI

1. Komisi XI DPR akan mengumumkan hasil fit and proper test 3 calon Deputi Gubernur BI malam ini, yakni Solihin M Juhro, Thomas Djiwandono, dan Dicky Kartikoyono. Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menilai, munculnya nama Thomas makin menunjukkan upaya intervensi pemerintah ke BI. Salah satu isu intervensi itu adalah pemerintah ingin BI ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, November 2025, Thomas hadir sebagai Wamenkeu. Sejak itu, perwakilan kemenkeu selalu ikut RDG BI.

Huda juga menyoroti keanggotaan keponakan Prabowo itu di Gerindra. Ia menegaskan, sektor moneter adalah benteng terakhir perekonomian nasional. Ketika kinerja sektor fiskal memburuk, sektor moneter diharapkan bisa menopangnya. Oleh sebab itu, masuknya anggota parpol ke BI dikhawatirkan bisa merusak tatanan sistem moneter yang sudah dibangun selama ini. Mengenai keanggotaan Thomas, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Thomas sudah mengundurkan diri dari Gerindra.

2. Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil dengan suntikan modal USD 6 miliar tak ada urgensinya. BUMN tekstil diarahkan bisa menjadi pengungkit industri tekstil setelah Sritex bangkrut. Menurut Herry, kalau mau menyelamatkan industri tekstil, yang perlu dijaga adalah iklim dunia usaha yang kondusif. Ia heran, baru saja tahun 2023 pemerintah membubarkan BUMN tekstil PT Industri Sandang Nusantara (ISN), kini malah mau membuat BUMN tekstil baru.

Pengurus Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia, Rizal Tanzil, juga menilai industri tekstil tak perlu pemain baru, bahkan meskipun perusahaan sebesar PT Sritex bangkrut. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana industri yang ada mendapatkan treatment yang sesuai kebutuhan, misal industri pencelupan dan pewarnaan bisa investasi mesin lebih mudah dan murah. Rantai pasok juga harus diperkuat. Dan, di sisi pasarnya, pemerintah harus hadir melindungi pasar domestik dari gempuran impor ilegal.

3. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, sekitar 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto terancam PHK. PHK ini disebut bukan karena perusahaan merugi, tapi akibat konflik kepemilikan dan kebijakan pemerintah yang melampaui kewenangan.

Akibat konflik internal keluarga, uang perusahaan PT Pakerin sebanyak Rp 1 triliun yang tersimpan di Bank Prima (kini BPR Bank Prima) tak bisa dikeluarkan untuk operasional. Kemudian, izin operasional Pakerin dicabut Kemenkumham era Yasonna Laoly. KSPI menilai, kebijakan itu tak sejalan dengan putusan MA yang mengizinkan Pakerin tetap beroperasi.

HUKUM
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, yang menjadi terdakwa pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker, menyebut ada partai politik dengan huruf “K” ikut terlibat dalam kasus pemerasan di Kemenaker. Pernyataan Noel itu disampaikan jelang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini. Noel dan 9 terdakwa lainnya didakwa menikmati duit Rp 6,5 miliar dari memeras pemohon sertifikat dan lisensi K3.

SOSIAL
Jumlah korban tewas akibat tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Jawa Barat, yang ditemukan per hari Senin ini sebanyak 25 orang. Dalam bencana tersebut terdapat 23 personel Marinir TNI AL menjadi korban. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali hari ini mengungkapkan, para personel tersebut sedang melakukan latihan untuk persiapan penugasan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Tim SAR gabungan menyebut masih ada 65 hingga 80 orang masih dinyatakan hilang yang diduga tertimbun material longsor.

TRENDING MEDSOS
Kata “Cisarua” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti bencana tanah longsor yang menerjang Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/01/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Dari total 113 jiwa yang terdampak longsor tersebut, sebanyak 25 jenazah berhasil dievakuasi dari timbunan lumpur. Warganet juga memberi perhatian terhadap 23 anggota Korps Marinir yang ikut tertimbun longsor. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, anggota Marinir yang tertimbun longsor sedang melaksanakan pratugas sebelum dikirim ke perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Namun saat latihan hujan turun selama dua malam, sehingga menimbulkan tanah longsor.

HIGHLIGHTS

1. Reformasi memang menghendaki Polri dipisahkan dari TNI, tetapi juga tidak mengatakan harus di bawah Presiden langsung. Penempatan Polri di dalam kementerian, lebih tidak mencederai semangat reformasi daripada mengaktifkan kembali di luar fungsi pertahanan dan keamanan seperti yang sudah dilakukan dengan UU TNI yang baru.
2. Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil melalui Danantara dengan suntikan modal USD 6 miliar menimbulkan tanda tanya kalangan pengamat maupun kalangan industri tekstil. Sebab, selain pemerintah baru saja tahun 2023 membubarkan BUMN tekstil, juga kebutuhan kalangan industri tekstil untuk keluar dari keterpurukan bisnis adalah iklim usaha yang mendukung, bukan keberadaan BUMN baru. Sudah seharusnya Danantara yang mengelola uang rakyat memberi penjelasan yang gamblang tentang rencana tersebut.
3. Rangkaian kabar ekonomi hari ini memperlihatkan satu persoalan kunci: negara kembali tergoda mengelola masalah struktural lewat jalan pintas kekuasaan. Dari polemik calon Deputi Gubernur BI yang memicu kekhawatiran atas independensi moneter, rencana pembentukan BUMN tekstil yang mengabaikan pelajaran masa lalu, hingga ancaman PHK ribuan buruh akibat konflik kepemilikan dan kekacauan regulasi, semuanya bermuara pada lemahnya tata kelola dan kepastian hukum. Perdebatan tentang posisi Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden juga mencerminkan kecenderungan konsentrasi kekuasaan, yang berpotensi menggerus mekanisme checks and balances. Ketika kebijakan fiskal, moneter, industri, dan keamanan sama-sama dipolitisasi, dunia usaha kehilangan arah, pekerja menjadi korban, dan risiko ekonomi meningkat. Di tengah bencana sosial seperti longsor Bandung, kerentanan ekonomi ini terasa makin nyata bagi masyarakat bawah.
   Namun, masih ada ruang perbaikan: kritik publik terhadap intervensi di BI, resistensi pelaku industri terhadap BUMN instan, perdebatan terbuka soal reformasi Polri, serta desakan transparansi pada Danantara menunjukkan daya koreksi masih hidup. Jika pemerintah mau belajar, memperkuat institusi, menertibkan regulasi, dan memulihkan kepercayaan pasar serta pelaku usaha, energi kritik ini bisa menjadi modal untuk membangun ekonomi yang lebih adil, tangguh, dan berpihak pada kerja produktif, bukan sekadar proyek kekuasaan.

Oleh : Mujihartono Kaperwil jateng Media Online Detikperistiwa.co.id