Lhokseumawe – detikperistiwa.co.id
Polemik seputar pernyataan Ketua DPRA, Zulfadhli, dalam aksi mahasiswa 1 September lalu terus bergulir. Setelah Ketua Pembela Tanah Air (PETA), Teuku Sukandi, mendesak Mualem mencopot Zulfadhli dari jabatannya.
Terkait hal tersebut Ketua Jasa Kabupaten Bireuen, Tgk Mauliadi, menilai desakan PETA tersebut bukan semata demi menjaga konstitusi, melainkan sarat kepentingan politik tertentu.
“Ucapan itu jelas konteksnya spontan dan tidak bisa ditarik seolah-olah sebagai sikap resmi lembaga. Justru kami melihat desakan PETA untuk mencopot Ketua DPRA lebih sarat dengan kepentingan politik ketimbang murni menjaga konstitusi,” ujarnya, Rabu (3/9).
Seperti diketahui, Zulfadhli sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam aksi mahasiswa di Banda Aceh dengan mengatakan, “Kalau mau tambah poin satu lagi, Aceh pisah dari pusat, biar aku teken.” Pernyataan tersebut kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk PETA yang menilai sikap Ketua DPRA emosional dan inkonstitusional.
Menurut Ketua Jasa Bireuen, langkah politik yang diarahkan untuk menjatuhkan Zulfadhli justru berpotensi mengganggu marwah lembaga legislatif Aceh.
“Selama ini Zulfadhli dikenal vokal memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh. Hal itu bisa saja mengganggu pihak-pihak yang tidak sejalan dengan sikap politiknya,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRA adalah lembaga representasi rakyat Aceh sehingga tidak boleh menjadi ajang manuver politik kelompok tertentu. “Yang terpenting adalah fokus pada aspirasi rakyat Aceh, bukan pada upaya saling melemahkan,” tambahnya.
Dirinya juga menyerukan seluruh elemen masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi dinamika politik. “Jangan sampai isu ini dimanfaatkan segelintir pihak untuk kepentingan sesaat. Perdamaian dan marwah DPRA harus tetap kita jaga bersama,” pungkasnya.
Reporter : Surya Pase
