Jakarta – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menegaskan bahwa audit menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan langkah krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan aset negara. Dalam sebuah diskusi publik yang membahas tata kelola keuangan negara dan reformasi BUMN, ia menyoroti berbagai indikasi penyimpangan dan inefisiensi yang merugikan negara serta rakyat.
Audit: Pilar Pencegahan Korupsi dan Efisiensi Keuangan
Menurut Arizal Mahdi, BUMN memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, tetapi banyak di antaranya yang justru menjadi pusat masalah korupsi, mismanajemen, dan penyalahgunaan aset negara. Oleh karena itu, audit independen dan komprehensif menjadi langkah fundamental untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik.
“BUMN adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Jika tata kelolanya tidak transparan dan penuh kepentingan politik, maka dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Audit menyeluruh harus dilakukan oleh lembaga independen agar tidak ada intervensi yang menghambat penegakan hukum,” tegasnya.
Penyimpangan di Berbagai Sektor BUMN
Sejumlah BUMN strategis, termasuk di sektor energi, perbankan, telekomunikasi, dan infrastruktur, terus diterpa isu korupsi dan inefisiensi. Berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi BUMN dalam proses hukum semakin memperjelas betapa lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol di dalam tubuh perusahaan-perusahaan negara.
“Kita melihat fenomena di mana BUMN menumpuk utang besar tanpa transparansi yang jelas mengenai aliran dan pemanfaatan dananya. Tidak sedikit pula yang terus menerima suntikan modal dari APBN, tetapi tetap mengalami kerugian. Ini jelas menunjukkan adanya permasalahan serius dalam tata kelolanya,” ujar Arizal Mahdi dengan nada tegas.
Mendesak Reformasi Tata Kelola BUMN
Selain mendorong audit menyeluruh, Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas juga menyerukan reformasi total dalam pengelolaan BUMN, dengan fokus pada:
1. Audit independen dan berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan aset negara.
2. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi di lingkungan BUMN, tanpa pandang bulu.
3. Depolitisasi dalam pengangkatan pejabat BUMN, sehingga hanya individu yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi yang dapat memegang jabatan strategis.
4. Peningkatan transparansi laporan keuangan, yang harus dapat diakses oleh publik guna mencegah praktik korupsi terselubung.
Komitmen Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas
Sebagai organisasi yang berkomitmen pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas menegaskan bahwa pengelolaan BUMN harus kembali ke jalur yang benar, berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.
Arizal Mahdi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kepentingan segelintir elit yang ingin menguasai aset BUMN untuk kepentingan pribadi. Ia menekankan bahwa audit menyeluruh bukan sekadar kebutuhan, tetapi kewajiban negara dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh BUMN benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
“Masa depan Indonesia tidak boleh disandera oleh praktik korupsi yang menggerogoti aset negara. Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas BUMN demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Detik Peristiwa
